BACA JUGA: Kementerian BUMN Didesak Transparan Soal IPO KS
Salah satunya adalah menyangkut adanya permainan yang melibatkan partai-partai politik (parpol), untuk memperoleh keuntungan jangka pendek bagi pendanaan aktifitas politik mereka.Perihal jatah parpol ini, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN, Hatta Radjasa, enggan untuk berkomentar banyak
BACA JUGA: Pertamina EP dan Dua BUMD Kerjasama Kelola 74 Sumur Tua
"Saya tidak mau berspekulasi, apakah ada jatah atau tidak ada jatahMeski sudah menimbulkan banyak spekulasi di publik, Hatta menilai bahwa pemerintah belum merasa perlu untuk membentuk tim investigasi (mengenai hal itu)
BACA JUGA: Kebocoran Pipa Gas di Riau Ancam Target Lifting Minyak
Karena katanya, persoalan sesungguhnya hanya pada rasa penasaran publik saja, perihal penetapan harga saham PT KS tersebut."Sejauh ini tidak sampai ke situ (membentuk tim investigasi)Karena sebenarnya bisa dijelaskan oleh pemegang saham, karena itu otoritas mereka soal harga saham, apa, dan bagaimana prosesnyaSaya kira, kalau itu dipahami, cukup diberikan penjelasan saja," tegasnya, sambil menambahkan kalau hal tersebut bisa ikut dijelaskan oleh Kementerian BUMN dan jajaran KS.
Sementara itu, Menteri BUMN Mustafa Abu Bakar, juga memilih tidak ambil pusing dengan isu yang beredarTerutama mengenai isu pembelian perdana saham oleh parpol-parpol untuk kepentingan politik merekaMustafa hanya meminta agar penjamin emisi melakukan penjatahan saham secara proporsional, sesuai mekanisme yang berlaku.
"Kalau soal itu (parpol), saya tidak melihat, yaCuma, saya mengatakan kepada underwriter (penjamin pelaksana emisi), agar melakukan penjatahan secara transparan dan profesionalHarus ada sistem dan kriteria, yang bisa memilah dan menentukan alokasi dari masing-masing calon investor, baik itu ritel maupun institusi, asing maupun lokal," katanya(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seminggu, PLN Catatkan Lebih Sejuta Sambungan Baru
Redaktur : Tim Redaksi