jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menyoroti kontroversi hibah Rp 2 triliun dari keluarga almarhum Akidi Tio bagi penanganan COVID-19.
Hibah itu hingga saat ini belum diterima Polda Sumatera Selatan.
BACA JUGA: Ingin Hidup Sehat Hingga Usia 100 Tahun? Hasil Penelitiannya Mengejutkan
Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan menilai langkah Polda Sumatera Selatan memeriksa sejumlah pihak, sudah tepat.
Dia pun meminta publik memberikan waktu kepada penyidik Polda Sumsel untuk melakukan pemeriksaan.
BACA JUGA: Profesor Sebut Ini yang Terjadi Saat Ibu Hamil Mendapatkan Vaksin COVID-19
"Kami ajak publik dapat memberikan waktu pada penyidik Polda Sumsel untuk membuat kasus sumbangan Rp 2 triliun menjadi terang benderang," ujar Edi dalam keterangannya, Selasa (3/8).
Menurut anggota Kompolnas 2012-2016 ini, penyidik hingga saat ini masih terus mendalami apakah ada unsur pidana dalam rencana pemberian sumbangan terhadap penangan COVID-19 tersebut atau tidak.
BACA JUGA: Merasa Dicurangi Pada Seleksi CASN 2021? Laporkan ke Ombudsman
"Kami minta penyidik Polda Sumsel menyampaikan secara transparan perkembangan penyidikan kepada publik untuk menghindari penafsiran yang negatif," ucap pakar hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini.
Edi juga menyarankan Polda Sumsel untuk menyatakan menolak menerima dana hibah tersebut.
"Kami melihat penerimaan dana sumbangan itu akan mengganggu profesionalisme Polri," kata Edi.
Selain itu, pernyataan penolakan juga penting untuk tidak menimbulkan fitnah dan kecurigaan terhadap Polda Sumsel.
Edi meyakini Polri sepenuhnya menghargai niat baik masyarakat yang tulus memberikan bantuan kepada masyrakat.
Namun, perlu diingat, penerimaan sumbangan bisa menimbulkan opini yang kurang baik terhadap citra Polri.
"Kami meminta Polda Sumsel kini fokus menangani pelaksanaan vaksin nasional agar seluruh masyrakat Sumsel dapat mendapatkan vaksinasi COVID-19," pungkas Edi.(gir/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang