jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung bereaksi terkait adanya proposal damai dari Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto untuk Rusia-Ukraina.
Pramono meyakini proposal perdamaian untuk resolusi konflik Rusia dan Ukraina yang disampaikan Menhan Prabowo berasal dari niat baik.
BACA JUGA: Ungkap Kesepakatan Ganjar dengan PDIP, Puan Sebut Nama Jokowi
Sebelumnya, proposal damai yang diusulkan Prabowo itu menuai reaksi dari Ukraina maupun Rusia.
"Tentunya harus dilihat dalam perspektif yang positif. Saya yakin bahwa Pak Prabowo menyampaikan itu pasti dengan niat baik," ujar Pramono di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (7/6).
BACA JUGA: Airlangga Akan Berkaca dari Surya Paloh Jika Nekat Mencalonkan Anies
Namun, Pramono menegaskan bahwa turunan kebijakan yang menjadi pegangan pemerintah saat ini adalah tetap kebijakannya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat datang langsung ke Ukraina dan Rusia beberapa waktu lalu.
"Karena turunan dari kebijakan yang sudah diambil oleh Presiden, kebetulan saya mendampingi ketika Presiden ke Ukraina maupun ke Rusia, itulah yang menjadi pegangan," ujar Pramono menegaskan.
BACA JUGA: Prabowo Selalu Kalah di 2 Daerah Lumbung Suara, Politikus Ini yang Bisa Mengubahnya
Terkait proposal Menhan Prabowo yang telah direspons oleh pemerintah Ukraina dan Rusia, serta menuai polemik di ruang publik, Pramono menyebut Presiden Jokowi akan memanggil Prabowo.
"Karena ini menjadi polemik di ruang publik, Presiden sudah menyampaikan beliau akan memanggil dan berdiskusi dengan Pak Prabowo mengenai hal tersebut," kata Pramono.
Namun, hingga Rabu pagi sebelum berangkat ke Singapura, Presiden Jokowi mengaku belum bertemu Prabowo.
"Belum ketemu," kata Presiden Jokowi di Halim.
Menhan Prabowo sebelumnya menghadiri IISS Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura pada hari Sabtu (3/6).
Dalam forum itu Prabowo sempat menyampaikan sejumlah usulan untuk resolusi damai atas konflik yang terjadi menyusul invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022.
Prabowo setidaknya punya empat usulan, yakni gencatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi.
Lalu, pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai "daerah sengketa".
"PBB perlu mengatur dan melaksanakan referendum di wilayah-wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah sengketa tersebut," kata Prabowo pada hari Sabtu (3/6).
Usulan itu, menuai respons yang beragam, termasuk pernyataan resmi dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko yang menegaskan bahwa pihaknya menolak usulan dari Prabowo.
Nikolenko mengapresiasi perhatian atas upaya mengembalikan perdamaian ke Rusia. Akan tetapi, dia menyebut usulan tersebut "seperti menarik kesimpulan dari sejarahnya sendiri".
"Rusia harus mundur dari wilayah Ukraina, dan Ukraina berhak mengembalikan integritas wilayahnya sesuai dengan perbatasan yang diakui internasional. Tidak ada skenario alternatif," ujar Nikolenko.(antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kinerja Menhan Mengecewakan, Dewinta Bandingkan Prabowo dengan Johnny Plate
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam