jpnn.com - JAKARTA - Mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua mengusulkan agar pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi melalui keputusan di DPR. Para legislator Senayan, kata dia, cukup melakukan uji kelayakan dan kepatutan saja.
"DPR hanya menetapkan menerima atau menolak, seperti (pemilihan) Panglima TNI dan Kapolri," kata Abdullah dilansir Rakyat Merdeka Online (Grup JPNN.com), Sabtu (18/4).
BACA JUGA: Badrodin Diharapkan Setop Kriminalisasi Pengusaha Konstruksi
Abdullah menegaskan, DPR adalah lembaga politik yang dalam melakukan pemilihan terindikasi memiliki kepentingan politik. Misalnya, kasus dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Keduanya lolos dalam pemilihan di DPR, namun saat menjabat ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara.
Karenya, mekanisme pemilihan tersebut patut dipertanyakan. Apalagi, kasus yang mendera keduanya tidak dipermasalahkan pada saat diseleksi DPR.
BACA JUGA: Sebelum Kabur, Mario Dua Kali Main ke Warnet, Ini Situs yang Dibuka
"Berarti ini jadi bargaining position. Orang-orang ini dipilih dijadikan bom waktu," kata dia.
Meski diakui usulan itu belum bisa dilakukan pada pemilihan pimpinan KPK pada akhir tahun ini, Abdullah berharap usulan tersebut dilaksanakan pada periode mendatang.
BACA JUGA: Wow.. Satgassus Kejagung Studi Banding Ke Markas FBI
"Tapi mudah-mudahan yang akan datang," tandas Abdullah.(rmol/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Badrodin Disarankan Terapkan Lelang Jabatan di Polri
Redaktur : Tim Redaksi