jpnn.com - SAMPIT - Pegawai honorer di salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalteng, Bobby Indra juga setuju dengan penolakan oleh Bupati dan Ketua DPRD Kotim terhadap kebijakan moratorium CPNS yang akan diterapkan selama lima tahun, mulai 2015.
Dikatakan, jika kebijakan itu diberlakukan maka akan semakin membuat gelisah para honorer yang sudah bertahun-tahun berharap diangkat menjadi PNS. Termasuk juga mereka yang sudah lama bercita-cita menjadi abdi negara.
BACA JUGA: Gaji Anggota Dewan Dipotong, Sebagian Diberikan ke Caleg Gagal
“Calon abdi negara juga honorer tentu akan gelisan mendengar hal itu. Jika memang benar wacana moratorium diberlakukan tentu akan mempersempit lapangan pekerjaan, terkecuali jika ada alternatif lapangan pekerjaan baru,” ujar Bobby, kemarin.
Dia katakan, jika pemerintah ingin melakukan pemerataan PNS dan sekaligus menghemat APBN, caranya tidak mesti dengan menghentikan penerimaan CPNS.
BACA JUGA: Tiga Karyawan Massage Dolly Pulang Diantar Polisi
“Saya mendukungan penokan bupati dan Ketua DPRD supaya Moratorium CPNS pada 2015 tidak diberlakukan. Jika pemerintah pusat ingin melakukan pemerataan PNS untuk setiap wilayah dan penghematan APBN untuk sektor gaji tentu patut dipertimbangkan cara lainnya. Tidak harus dengan moratorium CPNS pihak terkait harus mengkaji lebih dalam sebelum aturan ini disahkan,” tambah Boby. (rm-66/ton/sam/jpnn)
BACA JUGA: Moratorium CPNS Jangan Pukul Rata
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kolom Agama di KTP Kosong, Bingung Urus Jenazah
Redaktur : Tim Redaksi