jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang ajakan kepada berbagai pihak untuk tidak membesar-besarkan persoalan Papua.
Menurut Hendardi, ajakan tersebut menunjukkan ketidakmampuan Presiden Jokowi dalam melihat berbagai persoalan di provinsi paling timur di Indonesia itu.
BACA JUGA: Gedung PYCH Bukti Nyata Perhatian Jokowi Untuk Anak Muda Papua
“Dengan perspektif yang seperti ini, wajar jika hampir dua periode kepemimpinannya, persoalan penanganan Papua jalan di tempat,” ujar Hendardi melalui layanan pesan, Senin (10/7).
Pegiat hak asasi manusia (HAM) itu menilai respons Presiden Jokowi atas persoalan Papua justru sebagai bentuk normalisasi konflik berkepanjangan.
BACA JUGA: Jokowi Dinilai Sukses Membangun Papua di Berbagai Sektor
Hendardi menegaskan pendekatan keamanan yang dominan di Papua juga telah menimbulkan korban jiwa baik dari masyarakat sipil, anggota TNI maupun Polri, berkembangnya spiral kekerasan, pelanggaran HAM, bahkan rasisme dan stigmatisasi.
Selain itu, kritik Hendardi juga ditujukan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Irjen Ferdy Sambo Tersangka, Hendardi: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Lulus Ujian Terberat
Penerima penghargaan dari Human Rights Watch itu menilai Jokowi maupun Prabowo tidak mampu (unable) sekaligus tidak mau (unwilling) menyelesaikan persoalan Papua secara holistik, termasuk dengan membangun dialog yang mengutamakan perlindungan manusia.
“Jika isu Papua adalah separatisme, sebagaimana digelorakan oleh pemerintah, semestinya Menteri Pertahanan RI mengambil peran terdepan. Jika isu pelanggaran HAM, maka penguatan peran Komnas HAM di Papua dan optimalisasi mekanisme HAM bagi Papua segera dijalankan,” ulasan Hendardi.
Lebih lanjut Hendardi mengatakan isu ketidakadilan pembangunan seharusnya direspons dengan akselerasi pembangunan yang berkualitas, termasuk oleh aktor-aktor yang memahami Papua.
Namun, Hendardi mengaku tidak melihat hal itu pada Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dipimpin Wakil Presiden Maruf Amin.
Hendardi menegaskan masalah Papua tidak melulu pada persoalan ketidakadilan ekonomi dan pembangunan, melainkan juga soal martabat masyarakatnta, ketidakdilan politik, dan kemanusiaan.
"Papua semestinya dipandang sebagai persoalan serius yang menuntut perhatian pemerintah secara serius, sungguh-sungguh dan berkelanjutan,” ujar Hendardi.(jpnn.com)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setara Institute Kritik Kebijakan Erick Angkat Perwira Aktif Jadi Komisaris BUMN
Redaktur : Antoni
Reporter : Tim Redaksi