JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhony Allen MArbun, menegaskan bahwa belum tentu penataan koalisi diikuti dengan reshuffle kabinetBahkan jika ada partai yang hengkang dari koalisi pendukung pemerintah, belum tentu kader yang jadi pembantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II lantas diganti.
Hal itu disampiakan Jhony saat ditemui di sela-sela diskusi bertema "Hak Angket Dalam Perspektif Presidensil" yang digelar Pokja Hukum dan HAM Partai Demokrat, di sebuah hotel di Jakarta, Rabu (9/3)
BACA JUGA: Kemenangan Jago Demokrat di Natuna Digugat ke MK
Jhony menegaskan, format koalisi hanya untuk parlemen"Sementara kabinet atau menteri itu hak prerogatif presiden
BACA JUGA: Demokrat Dianggap Kurang Lihai
Tak harus dari yang berkoalisiBACA JUGA: Demokrat Tetap Ragukan Niat PKS Berkoalisi
Saya kira koalisi dengan kabinet harus dibedakan," ujar Jhony.Jika akhirnya koalisi dimaknai harus mendukung pemerintah, kata Jhony, maka itu merupakan konsekuensiNamun sebaliknya, sambungnya, bergabung dengan koalisi tidak lantas harus punya kurtsi menteri
Ditegaskannya, Demokrat terbuka untuk bekerjasama dan berkoalisi dengan partai manapunKalaupun ada perbedaan, imbuhnya, maka hal itu bisa diselesaikan melalui dialog.
Meski demikian Demokrat tak akan menghalangi jika ada parpol yang ingin hengkang dari koalisi"Kalau mau ada yang keluar, masak kita larang," ucapnya.
Lebih lanjut Jhony mengatakan, reshuffle jadi atau tidak merupakan hak PresidenDemokrat, lanjutnya, menyerahkan hal itu sepenuhnya ke SBY"Presiden yang lebih tahu kapan menggunakan haknya," paparnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Merasa Tak Pernah Tantang SBY
Redaktur : Tim Redaksi