JAKARTA – Pengelolalan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) terus menuai kontroversiSetelah demo besar-besaran di Kedudataan Besar Jepang dan kantor Kementerian BUMN, aktivis kembali menyuarakan aspirasinya agar pengelolaan Inalum tak lagi diberikan kepada Jepang
BACA JUGA: Pemerintah Bayar Utang Rp4,6 T ke PLN
Ketua Gerakan Penyelamatan Aset Negara (Gepara) Ucok Hidayat, kemarin, mendesak pemrintah agar menghentikan kerja sama pengelolaan Inalum dengan Jepang
BACA JUGA: Otoparts: Permintaan Spare Parts Meningkat
Antara lain dugaan tekanan dalam negosiasi seperti banyaknya kontrak perjanjian utang dan proyek baru yang akan mempengaruhi proses negosiasi Inalum."Perjanjian utang baru dan komitmen proyek dari Jepang dikhawatirkan memberikan tekanan kepada Indonesia untuk memperpanjang kembali kontrak kerja Inalum," katanya
BACA JUGA: Janji Kejar Pajak Orang Kaya
Sejak pendiriannya sampai 2002, Inalum selalu merugiKerugian dikarenakan kesalahan manajemen yakni terdapat missmach antara utang dalam bentuk yen berbunga 3-4 persen dan pembayarannya dengan dolar"Selama 30 tahun, Jepang menguasai top manajemen Inalum yang menunjukkan kita masih saja dijajah Jepang," katanya.Apalagi, bunga 3-4 persen lebih tinggi dari pinjaman di dalam negeri Jepang yang hanya di bawah 1 persenLainnya, kata dia, Inalum gagal membangun industri aluminium dan produk turunannya di dalam negeriProduk ekspor Inalum ke Jepang mencapai 60 persen, padahal dalam negeri masih membutuhkan banyak aluminiumPertimbangan selanjutnya adalah Indonesia mampu mengakuisisi Inalum secara finansial dan operasionalPerusahaan BUMN sanggup mengakuisisi Inalum tanpa memberikan beban ke pemerintah.
Prospek aluminium makin cerah juga di masa datangKebutuhan dan harga aluminium akan meningkat di masa datang"Melihat pertimbangan tersebut sudah seharusnya pemerintah menolak perpanjangan dan memaksimalkan pengelolaan potensi bangsa sendiri guna meningkatkan kemakmuran," kata Ucok
Sebelumnya, penolakan Inalum dikelola Jepang juga terjadi di Medan Sumuatera UtaraPuluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar unjuk rasa di depan kantor gubernur Sumut, Rabu (13/10/2010)Mereka minta pemerintah mengambilalih PT Inalum karena selama ini PT Inalum tidak memberi kesejahteraan kepada masyarakat SumutDemo itupun berakhir ricuh karena saling serang aparat keamanan dengan aktivis PMIIPara pendemo mendesak masuk, namun ditolak aparat yang berjaga di sanaDua aktivis akhirnya digelandang ke kantor polisi untuk diamankan.
Saat ini Ernst & Young (E&Y) tengah mengaudit keuangan PT InalumAnggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto mengatakan, audit E&Y hanya sebagai masukan bagi pemerintah untuk mengetahui kinerja keuangan PT Inalum selama ini"Apapun hasil audit E&Y, pemerintah harus tegas menolak usulan Jepang untuk memperpanjang kerja sama pengelolaan Inalum, apalagi penunjukkan E&Y diduga tidak transparan," tegas Dito, Rabu.
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Ires) Marwan Batubara menambahkan, audit E&Y hanya sebagai referensi atau acuan bagi pemerintah mengetahui nilai kompensasi pascapenghentian kerja sama pengelolaan PT Inalum dengan Jepang"Pemerintah tidak mempunyai keharusan memakai hasil audit tersebut," katanya.
Pemerintah memberi batas waktu kepada E&Y melakukan audit sampai 20 Oktober 2010Setelah audit selesai, pemerintah akan melakukan pembicaraan pengelolaan Inalum dengan Jepang dengan batas waktu sampai 31 Oktober 2010(dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pajak dan Cukai Picu Tingginya Harga Obat
Redaktur : Tim Redaksi