jpnn.com - JAKARTA – Ketua Pendiri Indonesia Audit Watch Junisab Akbar heran dengan sikap Menteri Koordinator Bidang Matirim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Sebab, Rizal hanya berani mengkritik Menteri BUMN Rini Soemarno, Pelindo II, Menteri ESDM Sudirman Said dan tidak kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Dia tambah heran, selain Rini, Menko Rizal juga cukup rajin mengkritik sesama anggota Kabinet Kerja yang dianggapnya bertentangan dengan norma kepatutan dan hukum.
BACA JUGA: DPR: Pesawat Tempur T-50i Jatuh, Peringatan Bagi Pemerintah
“Anehnya kenapa dia mendiamkan kepretan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastusi?," kata Junisab, Senin (21/12).
Menurutnya, Rizal Ramli sebagai Menko harus bisa memberikan pertimbangan yang kuat dan meneliti bagiamana sampai bisa masuk material kepada Presiden sehingga terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2015. Perpres itu mengatur tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Kelautan dan Perikanan.
BACA JUGA: Fadli Zon Ingatkan KPK Soal Kasus RJ Lino
“Bagaimana proses bahan PP yang diajukan Susi tega menaikkan pajak di bdang perikanan sampai sebesar 1000 persen?,” ujar dia.
Menurut Junisab, jika PP itu dijalankan maka akan mematikan industri perikanan dan memberatkan nelayan. Tak pelak, ia memprediksi, hal itu akan semakin mempercepat rasa benci masyarakat kepada presiden.
BACA JUGA: Dirut PT Cahaya Prima Cemerlang Jadi Tersangka Kasus Korupsi Flu Burung
Di lain sisi, Junisab juga mempertanyakan rencana Susi mengembalikan APBN Rp 2 triliun kepada negara dengan alasan dana tersebut tidak terserap. “Padahal itu bukan bentuk penghematan loh,” ujarnya.
Ia menegaskan, Rizal Ramli harus secara langsung melakukan audit kinerja terhadap Susi dan jajarannya di KKP.
Hal itu untuk menjawab mengapa mereka sampai tidak bisa mengimplementasikan penyerapan APBN.
“Toh kan Susi yang mempersiapkan segala hal terkait program dan proyek KKP yang harus dibiayai APBN. Jadi kalau tidak terserap, iya itu salah Susi," paparnya.
Dia mengingatkan jangan sampai presiden dan rakyat dikelabui. Sebab, pengembalian itu adalah anomali berbanding terbalik atas perencanaannya. "Itu bukan prestasi. Rizal Ramli jangan terjebak, dia harus hati-hati," ucapnya.
Menurut Junisab, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) KKP sangat rendah bahkan lebih rendah dalam 10 tahun terakhir.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Desak Menteri Rini Ganti RJ Lino
Redaktur : Tim Redaksi