jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan sejumlah catatan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi 2021 belum mencapai target.
Padahal, dalam konteks pemulihan ekonomi nasional, tahun 2021 digadang-gadang sebagai fase pemulihan setelah terpuruk pada 2020.
BACA JUGA: Ekonom Bank DBS Ungkap 3 Hal Penting Pemacu Pertumbuhan Ekonomi 2022
Hergun -sapaan Heri Gunawan, menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa kali merevisi target pertumbuhan ekonomi, terakhir menurunkan pada kisaran 3,5 persen hingga 4 persen.
Sementara, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 3,2 persen. Lalu, Bank Pembangunan Asia (ADB) meramalkan di angka 3,5 persen.
BACA JUGA: Letjen Chandra Singgung Motif 3 Prajurit TNI Diduga Membuang Jasad Sejoli ke Sungai
Sementara Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memprediksi sebesar 3,7 persen.
Politikus Gerindra lantas mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi 2021 belum mencapai target.
BACA JUGA: Pemprov Tegaskan UMP DKI 2022 Sudah Final
"Faktor pertama, di antaranya belum ditindaklanjutinya arahan presiden untuk mempercepat belanja di awal-awal tahun," kata Hergun dalam keterangan di Jakarta pada Senin (27/12).
Kapoksi Fraksi Gerindra di Komisi XI DPR RI itu membeberkan data yang dirilis oleh BPS, bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah pada kuartal I-2021 hanya sebesar Rp 265,9 triliun.
Angka itu menurun sebesar 43,35 persen (qtoq) dibandingkan konsumsi pemerintah pada kuartal IV-2020 yang mencapai Rp 481,8 triliun.
Sementara bila dibandingkan dengan kuartal I-2020 dengan capaian sebesar Rp 254,8 triliun, hanya mengalami kenaikan sebesar 2,96 persen (yoy).
“Belanja pemerintah yang diharapkan menjadi stimulus kegiatan perekonomian, belum berhasil mendorong secara optimal," lanjut Hergun.
Pada kuartal I-2021, katanya, pertumbuhan ekonomi tercatat minus 0,74 persen (yoy), melanjutkan kontraksi ekonomi sebanyak empat kali berturut-turut.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR itu menyebut faktor kedua, yaitu pemerintah relatif terlambat mengantisipasi masuknya Covid-19 varian Delta.
Di saat negara-negara lain sudah menutup diri, Indonesia masih menerima pesawat carter dari India. Kebijakan itu harus dibayar mahal dengan melonjaknya kasus Covid-19.
Faktor ketiga, kata Hergun, adanya kebijakan PPKM sehingga menyebabkan berkurangnya kegiatan ekonomi dan menurunnya mobilitas masyarakat.
Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2021 hanya tercapai sebesar 3,51 (yoy), gagal melanjutkan capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2021 yang mampu tumbuh impresif hingga 7,07 persen (yoy).
“Lalu, faktor yang keempat, pemerintah masih belum memaksimalkan keberadaan UU Cipta Kerja,” ucap ketua DPP Partai Gerindra itu.
Dia menyebut data BKPM mencatat realisasi investasi periode Januari hingga September 2021 sebesar Rp 659,4 triliun. Capaian itu hanya naik 7,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp 611,1 triliun.
"Sementara, dana asing ratusan triliun yang dijanjikan akan masuk ke Lembaga Pengelola Investasi (LPI) hingga Desember 2021 juga belum tampak realisasinya. Padahal, pemerintah telah mengucurkan modal kepada LPI sebesar Rp 75 triliun," ujar legislator asal Sukabumi, Jawa Barat itu.
Modal tunai itu menurutnya berasal dari APBN 2020 sebesar Rp 15 triliun, APBN 2021 Rp 15 triliun, inbreng saham Bank Mandiri senilai Rp 22,67 triliun, serta saham Bank BRI senilai Rp 22,33 triliun. (fat/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam