Herman Beberkan Intervensi Polri di Hadapan Megawati

Setelah Ungkap Intervensi Mabes Polri di Kasus DPT Fiktif

Kamis, 19 Maret 2009 – 06:23 WIB
Foto: Priyo H/Jawa Pos
JAKARTA - Kasus dugaan DPT (daftar pemilih tetap) fiktif pada pilkada ulang di Jatim yang diungkap Herman SSumawiredja (mantan Kapolda Jatim) menarik perhatian para petinggi parpol

BACA JUGA: 38 Lembaga Pemantau Siap Pantau Pemilu 2009

Kemarin siang Herman yang sebelumnya mengungkapkan adanya intervensi dari Mabes Polri ketika menangani kasus tersebut, diundang Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat


Pertemuan tertutup antara Herman dan Megawati itu berlangsung 2,5 jam sejak pukul 12.00

BACA JUGA: Prabowo Bawa Artis Top, Massa Padati GOR Delta Sidoarjo

Megawati tampak didampingi Sekjen PDIP Pramono Anung, Ketua DPD PDIP Jakarta Adang Ruchyatna, dan Ketua DPD PDIP Jatim Sirmadji
Seusai pertemuan, Herman menjelaskan bahwa kedatangannya hanya memenuhi undangan.

"Kebetulan ketua partai (Megawati, Red) dan stafnya ingin mendengar apa yang terjadi

BACA JUGA: Perubahan Jadwal Kampanye Bisa Akibatkan Gesekan

Jadi, tujuan saya memberi informasiKarena masyarakat berhak tahu, semua berhak tahuApalagi, ini suatu partai," katanya.

Senin (16/3) lalu Herman menyatakan mundur dari kepolisianDia kecewa terhadap kuatnya intervensi Mabes Polri yang menginstruksikan penghentian penyidikan terhadap Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo, tersangka kasus kecurangan DPT di Bangkalan dan Sampang dalam pilgub Jatim.

Apa tidak khawatir pertemuan dengan Megawati justru menimbulkan spekulasi politis? "Saya tidak berpolitikSaya hanya ingin kasus itu dibuka kembali dan dituntaskan," tegasnya"Saya juga tidak minta dukungan politikSaya mau bertemu Gerindra, PPP, atau GolkarSiapa pun yang mau tahu, tidak saya tutup-tutupi," imbuhnya.

Menurut dia, bisa saja dilakukan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) bila buktinya tidak kuatTapi, lanjut Herman, instruksi itu harus dinyatakan di depan publik"Dengan demikian, kepolisian tetap bisa menjadi institusi yang dipercaya dalam penegakan hukum," tegasnya.

Sekjen PDIP Pramono Anung membenarkan bahwa Herman memang diundang untuk memaparkan data-data manipulasi DPT di Sampang dan BangkalanSebab, dari hasil investigasi internal di PDIP, kata dia, ternyata masih ada upaya memanipulasi DPT pemilu.

"Kami mencari data di salah satu dapil di Jatim, yang meliputi Ngawi, Trenggalek, dan MagetanTernyata, memang ada upaya menggelembungkan dan manipulasi data," tandasnya.

Mencuatnya indikasi manipulasi DPT pemilu juga mendapat tanggapan serius Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo SubiantoBahkan, tadi malam dia menemui Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannyaPrabowo tiba pukul 19.10 dengan mengendarai Lexus putih B 17 PSD.

Kepada wartawan, Prabowo mengakui kalau kedatangannya terkait mundurnya HermanSebab, bersamaan dengan itu, menguat kemungkinan terjadinya pidana politik berupa kecurangan DPT''Indikasi kecurangan sistematis sangat membahayakan masa depan bangsa,'' katanya.

Karena itu, menurut Prabowo, dalam waktu dekat para tokoh lintas parpol akan berembuk bersama untuk memecahkan permasalahan tersebut''Apalagi, kalau ini terjadi di beberapa kabupaten lain, seperti yang ditemukan teman-teman PDIPBerarti pemilu mendatang tidak jujur dan tidak adil,'' tegas mantan Danjen Kopasus itu.

Sebagai langkah awal, Prabowo meminta KPU secepatnya membagikan hardcopy dan softcopy DPT kepada semua parpol peserta pemiluIni sebenarnya hak parpol yang diatur UU Pemilu No 10/2008''Seharusnya itu hakTapi, sampai sekarang belum diberikan,'' kritiknya.

Perlukah DPT direvisi lagi? ''Yang jelas, DPT harus benarMasak ada ribuan NIK atau nama yang sama,'' jawabnyaDia meminta KPU segera memperbaiki pernyimpangan yang muncul di DPT''Kalau belum siap, KPU harus jujurKalau perlu, pemilu ditunda,'' tandasnya.

Sewaktu ditanya tentang adanya kemungkinan kepentingan kubu incumbent di balik manipulasi DPT, Prabowo mengelak''Kami tidak membicarakan ke sana lah,'' katanya.

Di bagian lain, Mabes Polri tampaknya tak ingin polemik pengunduran diri Herman dari korps baju cokelat semakin panjang"Nggak usah berpolemik lagi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Abubakar NataprawiraSebelumnya Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanegara telah memberikan penjelasan terkait pengunduran Herman (Jawa Pos, 18/3).

Secara terpisah, anggota Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) La Ode Husen mengatakan, mutasi dalam tubuh Polri merupakan proses yang alamiDemikian juga pengunduran diri yang merupakan hak yang bersangkutanNamun, jika pengunduran diri Herman diindikasikan terkait dengan pelaksanaan pilgub Jatim, perlu dilakukan pengkajian lebih dalam"Ini sangat terkait dengan profesionalitas Polri," katanya kepada koran ini.

Kompolnas, kata La Ode, akan membahas permasalahan itu dalam rapat yang dijadwalkan hari iniMenurut dia, perhatian Kompolnas akan tertuju pada profesionalitas"Sudah jelas aturannya bahwa Polri harus netral," tegasnya

KPU Bangkalan Siap Diperiksa

Tuduhan soal DPT fiktif di Bangkalan kemarin direspons KPUD setempatPara anggotanya siap diperiksa jika masih ada pihak yang belum puas dengan pelaksanaan pilgub putaran ketiga 21 Januari lalu

Pernyataan itu disampaikan anggota KPUD Bangkalan Pokja Pemutakhiran Data Ir Taufikurrahman"DPT memang tanggung jawab sayaSaya sudah bekerja keras melaksanakan sebaik-baiknyaKalau masih ada pihak yang tidak terima, silakan tanyakan saya," ujarnya.

Taufik -sapaan akrabnya- mengaku tidak habis pikir dengan komentar elite-elite politik regional dan nasional yang masih tidak terima dengan hasil akhir pilgub JatimApalagi, mereka masih menuduh Kabupaten Bangkalan dan Sampang melakukan kecurangan"Kami sudah bekerja sesuai aturan," tandasnya.

Bupati Bangkalan Fuad Amin mengatakan, Pemkab Bangkalan sudah melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menyusun DP4 (data penduduk potensial pemilih pemilu) untuk pilgub Jatim beberapa waktu laluSelanjutnya, DP4 yang telah disusun diserahkan pada KPUD Bangkalan untuk diverifikasi ke lapangan.

"Setelah itu terbentuklah DPS (daftar pemilih sementara) dan terakhir DPT pilgubJadi, kalau dari kami (Pemkab Bangkalan, Red) tidak ada data yang double-double," ujarnya(pri/fal/ale/mat/jpnn/kum)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Abaikan Perseteruan, Golkar, PDIP dan PD Mestinya Berkoalisi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler