jpnn.com - JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan bahwa Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus tidak bisa diperjualbelikan.
"KJP enggak bisa diperjualbelikan, KJP itu untuk baju, tas, alat sekolah. Kalau tadi disampaikan diperjualbelikan itu adalah subsidi pangan untuk penerima KJP," kata Heru saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (29/7).
BACA JUGA: Tegas, Pemprov DKI Bantah Mengendapkan Dana KJP Plus dan KJMU Rp 82,97 Miliar
Heru mengatakan penerima KJP merupakan salah satu golongan masyarakat yang berhak menerima bantuan pangan bersubsidi. Adapun subsidi pangan tersebut sudah dimulai oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak 2016.
Subsidi pangan tersebut diberikan untuk menjamin kebutuhan pokok anak yang bersekolah.
BACA JUGA: Heru Budi Dikritik Gegara Ganti Nama JakLingko? Dishub DKI Membantah
Jika terjadi kecurangan atau jual beli KJP Plus, Heru akan memberhentikan subsidi pangan tersebut.
"Anak-anak itu supaya sehat, bisa bersekolah, bersaing, punya kemampuan, mendapatkan ilmu yang baik, makannya dikasih apa? Kasih ayam, daging, telur, ikan itu untuk dimakan oleh anaknya, bukan untuk dijual," katanya.
BACA JUGA: Tegas, Heru Budi Tarik KJP Siswa Ikut Tawuran
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti apabila ada temuan tersebut. Oleh karena itu, Suharini meminta warga untuk melapor apabila terjadi praktik jual-beli KJP Plus.
"Kalau terjadi jual-beli (subsidi pangan penerima KJP), itu sesungguhnya pada saat sekarang, kalau ada aduan-aduan dengan senang hati tentu nanti kita tindaklanjuti bersama," katanya. Jika hal itu terjadi di gerai-gerai atau di lokasi-lokasi tempat penukaran, kata dia, pada saat itu juga langsung tindak. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi