JAKARTA - Penggunaan hak angket untuk mengungkap kasus dana talangan (bail out) sebesar Rp 6,7 triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ke Bank Century terus digalang oleh Fraksi PDIPNamun suara miring mulai mengemuka
BACA JUGA: Marzuki Alie Bela Polisi
Kekhawatariran yang muncul, angket Century itu akan dibarter dengan kepentingan politik lain.Kekhawatiran itu disampaikan pengamat hukum tata negara, Irmanputra Sidin dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang mengangkat tema “Angket Century, Politis atau Hukum” di pressroom DPR, Jumat (30/10)
“Saya melihat hak-hak angket yang digulirkan oleh DPR pada akhirnya berujung pada ketidakjelasan
BACA JUGA: SBY Akan Hormati Putusan MK
Awasi agar jangan sampai hal ini menjadi drama politik yang berkepanjangan yang hanya merusak tatanan hukum,” ujar Irman.Irman menambahkan, tidak pernah jelasnya hasil penggunaan hak angket memang telah memicu kecurigaan publik
Irman justru mencurigai hak angket itu sebagai alat bagi partai yang tidak mendapat kursi di kabinet untuk menekan pemerintahan SBY
BACA JUGA: Aturan Renumerasi Harus Jelas
Karenanya Irman mengingatkan agar jangan sampai penggunaan angket itu hanya ditujukan untuk menjatuhkan pemerintah.Ia justru menyarankan agar DPR menunggu hasil audit investigasi BPK“Angket itu bisa dikeluarkan jika hal itu menyangkut ring satu kekuasaanJika hasil audit itu mengatakan ada kesalahan dan ada tindak pidana dalam kasus ini, namun hal itu tidak melibatkan presiden, maka tidak perlu ada angket," ulasnya.
Sementara anggota Fraksi PDIP Maruarar Sirait yang juga hadir dalam diskusi itu menegaskan keseriusan fraksinya mengusung penggunaan hak angket"PDIP sudah membentuk tim untuk fokus menangani masalah Bank CenturyFokus FPDIP mendukung angket adalah mencari tahu kemana aliran dananya, untuk siapa, untuk kepentingan apa, bagaimana proses pengambilan keputusan itu, apakah legal dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Maruarar.
Politisi Muda PDIP yang sering dipanggil dengan nama Ara ini menegaskan, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sudah menginstruksikan agar FPDIP di DPR serius mengurai kasus dana bail out untuk Bank Century itu. "Bu Megawati tidak mau ke kiri dan ke kananKalau audit BPK lalu sudah ada temuan pidana dan kemudian kejaksaan mengatakan tidak ada pidana, maka saat itulah politik harus bekerja," lanjutnya.
Meski demikian, lanjut Maruarar, FPDIP tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah"Kami profesional dan tidak menghakimi siapapunTetapi kalau ada indikasi yang dilakukan Boediono atau siapapun maka hukum harus ditegakanDi sinilah politik berperan termasuk di DPR," tandasnya.
Sedangkan Ketua Fraksi Partai Hanura, Ahmad Abdillah Faisal,menegaskan bahwa Fraksinya akan bersama FPDIP dalam menggeber angket Century"Yang bersalah harus dihukum, uang negara sebesar Rp 6,7 triliun itu uang rakyatJadi ini sangat menyakiti rakyat," tandasnya.
Mantan auditor BPK itu menambahkan, kasus Century harus diusut tuntasKarenanya Hanura akan serius mengawal angket Century"Jangan bledar-bledor (teriak-teriak) menghantam tetapi ketika disiram air langsung diam," tandasnya.
Sementara Fraksi PKS di DPR berbeda dengan FPDIP dan HanuraAnggota FPKS, Andi Rahmat, menyatakan bahwa fraksinya baru akan mengambil sikap setelah ada hasil audit BPK yang final atas kasus Century"Sikap kami akan ditentukan oleh hasil audit investigasi BPKLaporan sementara BPK (ke DPR) belum mencerminkan suatu upaya yang mendalam dan juga sepertinya tidak akan bisa menghasilkan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan nantinya," kilahnya.
Sedangkan anggota Fraksi PPP, Mahmud Yunus, menyatakan bahwa fraksinya akan melihat lebih dalam kasus Century"BPK masih melakukan audit investigasi, dan ada sinyal ada indikasi pidana dalam kasus itu," tukasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggodo Tak Bermaksud Seret SBY
Redaktur : Antoni