JAKARTA - Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, menilai wacana sentralisasi pendidikan yang telah disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh bukanlah suatu pilihan yang tepat untuk menghindarkan para guru dari intervensi politisasi di daerahMenurutnya, sentralisasi pendidikan justru bertolak belakang dengan otonomi daerah
BACA JUGA: Pengurusnya Birokrat, PGRI Dinilai Salahi Aturan
Menurut Febri, solusi yang tepat untuk mengindarkan guru dari polisitasi lokal adalah mengizinkan guru untuk berorganisasi
BACA JUGA: Daftar Ulang di USU 9 Juli
"Bahkan, organisasi inilah yang nantinya juga dapat menjadi penawar atas politisasi tersebut,” ungkap Febri ketika mendampingi Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) audiensi dengan Komisi X DPR RI , Jakarta, Kamis (30/6).
Berdasarkan hasil monitoring ICW di lapangan, lanjut Febri, politik lokal yang terjadi di hampir seluruh daerah sudah sangat mengancam posisi guru
BACA JUGA: Fokus Kembangkan Tiga Prodi
politisasi guru juga sudah berdampak pada penyelenggaraan pendidikan di daerah. “Penyelenggaraan pendidikan sudah tidak lagi berdasarkan kepentingan pendidikan tetapi justru prragmatis jangka pendek elit politik lokal," ulasnya.Lebih lanjut Febri mengatakan, sampai saat ini sudah banyak sekali kepala sekolah yang diangkat dan diturunkan bukan karena faktor kemampuan atau tingkat kompetensi, tetapi karena faktor politikDi banyak daerah, pemilihan kepala sekolah justru karena kontribusinya dalam hal politik
“Kami sudah menemukan beberapa kepala sekolah dan jajaran birokrasi tidak dipilih berdasarkan kemampuan, tetapi pada kontribusi dia dalam prestasi politik lokalInilah yang harus jadi perhatian pemerintah pusat,” imbuhnya(cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mahasiswa Mundur Daftar Ulang Capai 15 persen
Redaktur : Tim Redaksi