jpnn.com, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah mengindikasikan adanya kejanggalan dalam arus lalu lintas dana Aksi Cepat Tanggap (ACT).
PPATK pernah melaporkan kejanggalan itu kepada Densus 88 Antiteror dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
BACA JUGA: Gaji Petinggi ACT Gede Banget, Presiden Pun Bingung
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya telah menelusuri aliran dana lembaga kemanusiaan itu.
"Indikasi kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang," kata Ivan saat dikonfirmasii, Senin (4/7).
BACA JUGA: Kabar Penyelewengan Dana Bikin Heboh, Presiden ACT Minta Maaf, Simak Kalimatnya
Ivan menerangkan dugaan aktivitas terlarang itu mengarah kepada kelompok terorisme. PPATK pun melaporkan hasi; penelusuran aliran dana itu kepada Densus dan BNPT.
"Transaksi mengindikasikan demikian (terorisme), namun perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait," ujarnya.
BACA JUGA: Presiden ACT Ibnu Khajar: Gaya Kepemimpinan Ahyudin Cenderung Otoriter!
Tak hanya itu, menurut Ivan, pihaknya menemukan aliran dana ACT ke luar negeri. Namun, Ivan merahasiakan jenis transaksi itu.
"Ada juga dana aliran ke luar negeri," imbuhnya.
Media sosial dihebohkan dengan kabar ACT perihal isu gaji petinggi hingga ratusan juta.
Selain itu, petinggi ACT disebut menerima sejumlah fasilitas mewah dan juga disebut memotong uang donasi dan gaji karyawan.
Tagar-tagar berkaitan dengan ACT, seperti #AksiCepatTilep ini bermunculan setelah majalah Tempo mengeluarkan laporan utama berjudul 'Kantong Bocor Dana Umat'.
Disebutkan uang donasi miliaran rupiah dari masyarakat masuk ke kantong pribadi sejumlah petinggi lembaga tersebut. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden ACT Buka Suara soal Pengunduran Diri Ahyudin, Ternyata
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga