jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kesal mendengar informasi bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI meminta rekaman video sebelum pemeriksaan itu dicabut. Hal ini diketahui Ahok, sapaan Basuki, dari Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan DKI.
Video berdurasi 04.22 menit ini diunggah oleh akun beritajakartavideo. Video itu menampilkan insiden kecil ketika kameramen Pemprov DKI dihalangi masuk lift oleh pegawai BPK.
BACA JUGA: Ahok Tantang BPK Buka Hasil Rekaman Pemeriksaannya Ke Publik, Berani Gak Ya?
Ahok yang sudah berada di dalam lift berteriak dan pengawal pribadinya pun akhirnya menarik masuk kameramen tersebut. Video itu pun menampilkan protes Ahok kepada Staf Ahli bidang Investigasi BPK I Nyoman Wara karena pemeriksaannya tidak boleh direkam.
"Kemarin saya dapat laporan dari Kominfo dilarang masuk. Itu diteleponin lho kemarin, supaya dicabut katanya," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/11).
BACA JUGA: Setelah Dipanggil BPK, Ahok Klaim Bisa Mengendalikan Diri
Menurut Ahok, BPK tidak bisa seenaknya meminta video itu dicabut. Mereka harus mengirim surat terlebih dahulu. "Saya bilang ini BPK apa bukan? Kalau BPK resmi bikin surat dong. Apa BPK takut?" ucap mantan Bupati Belitung Timur ini.
Sikap Ahok ini berbeda dengan keterangannya usai dimintai keterangan di BPK RI pada Senin (23/11). Saat itu, ia meminta maaf kepada BPK RI terkait permintaan agar bagian Kominfo bisa merekam proses permintaan keterangan terkait pembelian lahan RS Sumber Waras.
BACA JUGA: Awas! Koh Ahok Mau Pecat-pecatin Kepala Dinas Jumat Nanti
"Jadi pertama-tama tentu hasil pemeriksaan ini adalah rahasia sebelum dibuka untuk penyidikan. Makanya tadi terjadi ada insiden dari humas berpikir mau direkam. Tapi karena ini dokumen rahasia tidak boleh direkam. Jadi saya sampaikan kami mohon maaf atas kejadian tadi," kata Ahok di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin (23/11).
Ahok mengatakan bahwa dirinya meminta bisa direkam karena suudzon kepada auditor. Sebab, menurut dia, laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK DKI terkait pembelian lahan RS Sumber Waras tendensius.
"Ada beberapa misleading, makanya kami jadi suudzon. Tapi yang periksa ini tidak ada hubungan dengan BPK DKI tapi pusat dan para auditornya sangat profesional," ungkap Ahok. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Turunkan 6000 Personil dan Kendaraan Watercannon
Redaktur : Tim Redaksi