jpnn.com, BENGKULU - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan setiap partai politik (Parpol) harus mengenali dan memahami Empat Pilar MPR sehingga kehidupan berdemokrasi semakin berkualitas.
“Dengan pemahaman yang baik maka parpol akan memberikan kontribusi yang baik. Ini menjadi komitmen kita bersama,” kata Hidayat Nur Wahid dalam sosialisasi Empat Pilar MPR bersama Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bengkulu, Sabtu (23/10).
BACA JUGA: Nurul Ghufron KPK: Hampir Tidak Ada Parpol yang Bebas Korupsi
Acara tersebut juga hadir oleh Presiden PKS Achmad Syaikhu dan Ketua DPW PKS Bengkulu, Sujono sebagai pembicara.
Dalam sosialisasi itu, Hidayat mengatakan sesuai UUD dan UU, parpol bisa hadir dan eksis supaya demokrasi menjadi lebih berkualitas melalui wakil rakyat dan presiden.
BACA JUGA: Syarief Hasan Sebut Empat Pilar Jadi Modal Kesatuan NKRI
“Para wakil rakyat di DPR dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan oleh partai politik. Bila partai politik berkualitas maka akan muncul calon yang juga berkualitas,” katanya.
Menurut pria yang akrab disapa HNW itu parpol harus berkualitas melalui pemahaman yang maksimal terhadap Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika).
BACA JUGA: Begini Cara Bamsoet Agar Sosialisasi Empat Pilar MPR tak Membosankan
“Dengan mengenali dan memahami Empat Pilar maka parpol akan menyayangi Indonesia,” ujarnya.
HNW mengungkapkan sosialisasi Empat Pilar MPR menjadi bagian dari kurikulum kaderisasi partai PKS.
Dia menyebutkan, semakin memahami UUD NRI Tahun 1945, misalnya, maka kehidupan berpolitik dan berdemokrasi semakin berkualitas.
“Dengan pemahaman itu bisa menjadi solusi beragam masalah di Indonesia, seperti radikalisme, terorisme, separatism, ketidakadilan,” ujar dia.
Pada bagian lain sosialisasi, HNW membahas tentang Pancasila.
Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945, menyebutkan Pancasila bisa diperas menjadi Trisila.
Bila dirasakan masih terlalu banyak, Pancasila bisa diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu Gotong Royong.
“Namun, setelah pidato 1 Juni, Bung Karno tidak lagi menyinggung soal Trisila dan Ekasila,” ujarnya.
Panitia Sembilan menyepakati Pancasila, tetapi bukan Pancasila yang disebutkan dalam pidato Bung Karno pada 1 Juni.
Dia menyebut Bung Karno tidak pernah mengatakan Pancasila yang disepakati pada 22 Juni bisa diperas menjadi Trisila, atau diperas menjadi Ekasila.
Begitu pun, Pancasila yang disepakati secara final pada 18 Agustus 1945.
“Bung Karno tidak pernah bilang Pancasila yang disepakati pada 22 Juni maupun pada 18 Agustus bisa diperas menjadi Trisila. Bung Karno juga tidak pernah mengatakan bisa diperas menjadi Ekasila,” papar HNW.
HNW menambahkan, Presiden Soeharto dalam Inpres tahun 1968 yang berisi urutan dan penyebutan Pancasila juga tidak mengenal Pancasila yang diperas menjadi Trisila atau Ekassila.
“Partai politik terutama partai Islam sudah sewajarnya berada di garda terdepan membentengi Pancasila dan merealisasikan Pancasila dalam kehidupan berpartai dan berpolitik,” pungkas HNW. (mrk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panglima TNI Minta Empat Pilar di Kulon Progo Bekerja Lebih Keras
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian