jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA mengapresiasi sikap Menteri Sosial Tri Rismaharini yang tegas meminta jajaran Dinas Sosial di Daerah untuk mempercepat dan mempertanggungjawabkan penyaluran bantuan sosial bagi rakyat terdampak Covid-19.
Hal itu dilakukan Mensos Risma saat meninjau penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Tuban, Minggu (25/7/2021).
BACA JUGA: Hengky Kurniawan Akui Mengenal Tersangka Korupsi Dana Bansos Covid-19
Namun, Hidayat mengingatkan Mensos Risma bahwa Kementerian yang dipimpinnya juga bertanggung jawab atas keterlambatan pencairan perpanjangan bansos tunai yang seharusnya sudah diterima oleh masyarakat sejak bulan Mei dan Juni 2021.
Oleh karena itu, Hidayat mendesak Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah, meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang lebih efektif agar berbagai bantuan sosial yang sudah dijanjikan bisa segera cair dengan cepat dan tepat kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
BACA JUGA: KPK Garap Plt Bupati Bandung Barat Terkait Kasus Dugaan Korupai Dana Bansos Covid-19
“Akhirnya, Mensos Risma menunjukkan sense of urgency terkait percepatan penyaluran bansos, meski sebelumnya pada Mei hingga awal Juli, selalu berkilah perihal bansos yang tak kunjung cair,” kata Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/7/2021).
HNW berharap kejadian di Tuban betul-betul menjadi momentum komitmen mempercepat pencairan seluruh bansos, bukan hanya seremonial belaka, apalagi sekedar luapan emosional semata.
BACA JUGA: Begini Saran HNW agar Jemaah Umrah Indonesia Bisa Langsung ke Arab Saudi
Selain soal bansos BPNT, politikus yang akrab disapa HNW ini mendesak agar Risma mempercepat penyaluran bansos tunai Rp 600.000 untuk periode bulan Mei dan Juni.
Dalam rangka transparansi melaporkan realisasi penyalurannya sebelum berakhirnya PPKM Level 4 yang kembali diperpanjang hingga tanggal 2 Agustus 2021.
Sebab, data realisasi terakhir dari PT POS Indonesia pada 19 Juli 2021 menunjukkan, terdapat sekitar 7,3 juta KPM yang bansosnya belum dicairkan
Seiring dengan upaya tersebut, Mensos perlu menghindari berbagai hambatan yang akan memperlambat pencairan bansos. Salah satunya adalah wacana yang diusulkan Mensos mengenai pembuatan kartu digital bagi penerima bansos.
HNW mengatakan masyarakat disuruh patuh dengan berlakukannya PPKM yang diperpanjang, rakyat juga sudah merasakan dampak pengurangan mobilitas sehingga kasus baru Covid-19 harian mulai menurun.
“Sudah mestinya Pemerintah terutama Kemensos segera menuntaskan validasi dan verifikasi data untuk Warga yang berhak mendapatkan berbagai Bansos. Segera fokus menunaikan janjinya untuk mencairkan bansos kepada seluruh penerima secara cepat dan tepat, agar tak terjadi penyimpangan yang potensial mengulangi terjadinya korupsi,” pungkas HNW.(jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi