jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid selain mendukung bapak-bapak dan ulama mendapatkan pengakuan sebagai pahlawan nasional.
Dia juga mendukung agar ibu bangsa, tokoh perempuan termasuk ulama perempuan memperoleh anugerah yang serupa sebagai pahlawan nasional.
BACA JUGA: HNW Tegaskan MPR tak Punya Agenda Perpanjang Masa Jabatan Presiden
"Karena Partai Keadilan Sosial (PKS,red) juga mendukung pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Rahmah ElYunusiah. Dia adalah pejuang kemerdekaan dan tokoh perempuan nasional dari Padang Panjang, Sumatera Barat,” ungkap pria yang akrab dipanggil HNW melalui video virtual dalam, Minggu (12/9)
Pembelaan kepada pemenuhan hak-hak Perempuan, kata Hidayat, dilakukan oleh anggota PKS di Parlemen.
BACA JUGA: Penambahan Masa Jabatan Presiden, HNW: Case Closed, hanya Ramai di Publik
Sebagai anggota komisi VIII DPR RI, HNW terus mengadvokasi dan mendukung perjuangan kaum Perempuan dengan usulan penguatan status dan anggaran bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
"Agar kementerian yang mengurusi perempuan dan anak-anak, sebagai kelompok mayoritas penduduk Indonesia penentu masa depan bangsa, supaya ditingkatkan kewenangan dan statusnya,” tegas HNW.
BACA JUGA: HNW Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Kepada Para Habaib dan Pejuang Perempuan
Wakil Ketua Majelis Syura PKS itu menegaskan sejak awal Islam mengajarkan memuliakan dan memberdayakan kaum perempuan.
Itu bisa dilihat secara nyata dalam praktek yang dilakukan oleh Ummul Mukminin (para istri Rasulullah SAW) Khadijah, Aisyah, hingga Ummu Salamah.
Oleh karena itu, HNW menyampaikan pentingnya penguatan peran dan kedudukan kaum perempuan di tengah umat Islam.
Termasuk di antaranya di Afghanistan yang baru-baru ini mengalami peralihan kekuasaan oleh gerakan Taliban.
Dia menjelaskan awalnya Jubir Taliban menyampaikan janji untuk tidak mengulangi masa lalu mereka yang dipermasalahkan masyarkat internasional.
Mereka menjanjikan kebijakan baru yang lebih konstruktif, sesuai dengan Islam dan diterima masyarakat Internasional.
Akan tetapi, pemerintahan yang inklusif melibatkan berbagai pihak, termasuk dalam hal penghormatan dan pemenuhan hak-hak asasi Perempuan.
"Sehingga para mahasiswi ada yang melakukan demonstrasi mendukung Taliban. Namun susunan pemerintahan sementara yang diumumkan Taliban, bukan hanya tidak melibatkan perempuan, tetapi juga menghapus/tidak memuat pos kementerian khusus urusan kaum perempuan yang tadinya sudah ada,” ungkap HNW.
Sikap semacam itu menurut HNW menimbulkan kritik dan keprihatinan.
Karena itu Taliban perlu segera memenuhi janji-janji yang sudah mereka publikasikan, dan dibahas bersama OKI, kesepakatan Doha, termasuk mempertimbangkan masukan dari MenLu RI, baik yang terkait kebijakan dan rekonsiliasi nasional.
"Atas dasar itu segera membentuk kabinet yang permanen. Menepati janji dan memberdayakan serta memuliakan perempuan, tidaklah bertentangan dengan syariah, atau ditolak masyarakat global, justru merupakan bagian dari syariah dan diterima baik oleh masyarakat internasional,” pungkas HNW. (mrk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... HNW: Oposisi Menyehatkan Demokrasi di Indonesia
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Tim Redaksi, Dedi Sofian