jpnn.com, SUMENEP - Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid MA menegaskan para ulama dan umat Islam di berbagai wilayah Indonesia memberi kontribusi besar bagi kemerdekaan Indonesia.
Di Madura, dikenal ada seorang ulama besar. Dua orang santri itu dikenal sebagai KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan, masing-masing sebagai pendiri Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
BACA JUGA: Sentil Moeldoko, HNW: Setop Jualan Isu Radikalisme di Madrasah atau Pesantren
Kedua ulama itu pernah mengenyam ilmu dari Syaikhona Muhammad Kholil yang dikenal sebagai Syaikhona Kholil al-Bangkalani.
Menurut dia Syaikhona Kholil al-Bangkalani sangat layak dianugerahi gelar sebagai Pahlawan Nasional, meski beliau tidak pernah mengharapkan itu.
BACA JUGA: Jokowi Teken Perpres Dana Abadi Pesantren, Ini Catatan HNW
"Tetapi kita sebagai penerus, tentu merasa senang jika orang yang kita hormati mendapat penghargaan yang layak," ungkap HNW-panggilan akrabnya saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR, dihadapan Warga Kabupaten Sumenep, Jawa Timur secara virtual, Sabtu (25/9).
Ikut hadir di acara tersebut Ketua Yayasan Dakau Lamak Dr. Mohammad Hidayaturrahman, Ketua Umum DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan, Sekretaris DPW PKS Jawa timur Ahmadi, Ketua umum DPD PKS Sumenep Rimbun Hidayat, dan Sekretaris DPD PKS Seumenep Manansyah.
BACA JUGA: HNW Dukung Pemberdayaan Perempuan
HNW menjelaskan peninggalan sejarah dari jejak langkah Syaikhona Kholil patut ditiru dan menjadi inspirasi bagi masyarakat Sumenep.
Terlebih ketika bangsa Indonesia memperingati pengkhianatan PKI, pada bulan September ini.
"Jasa ulama bagi bangsanya sangat besar. Tetapi keselamatan mereka selalu terancam," ungkapnya.
Dia mengatakan zaman sekarang keamanan ulama juga belum sepenuhnya terjaga.
Terbukti masih banyak ulama yang mengalami penyerangan oleh orang-orang tak bertanggung jawab, termasuk ketika mereka menjalankan tugasnya membina masyarakat.
Baik peristiwa pengkhianatan PKI maupun maraknya kasus penganiayaan ulama, kata HNW, menjadikan isyarat bahwa Sosialisasi Empat Pilar MPR masih sangat dibutuhkan.
"Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika adalah hasil kesepakatan seluruh bangsa. Termasuk kesepakatan para ulama dengan kelompok nasionalis sehingga ada titik tengah yang bisa diterima kedua pihak," kata Hidayat lagi.
Sementara itu anggota MPR Fraksi PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, sosialisasi tidak hanya diberikan kepada masyarakat umum.
Namun juga anggota DPR, TNI, Polri dan pejabat di lingkungan eksekutif. Itu artinya seluruh bangsa Indonesia berhak mengikuti sosialisasi MPR.
"Diharapkan, setelah menerima sosialisasi, bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari hari," kata Presiden PKS itu. (mrk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... HNW Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Kepada Para Habaib dan Pejuang Perempuan
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian