Hoaks Membangun ala Djoko Setiadi Picu Kontroversi

Kamis, 04 Januari 2018 – 07:46 WIB
Djoko Setiadi saat dilantik Jokowi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional, Rabu (3/1/2018). Foto: RAKA DENNY/JAWAPOS

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo melantik Djoko Setiadi menjadi kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Rabu (3/1). Salah satu tugas utama Joko adalah memerangi hoaks alias berita bohong.

Namun, beberapa saat setelah dilantik, Djoko mengeluarkan statemen yang mengundang kontroversi. Dia menyebut menyebarkan hoaks tidak apa-apa. Asalkan hoaks membangun.

BACA JUGA: Kapolri: Negara Mampu Bayar Gak?

”Tentu hoaks ini kita lihat, ada yang positif dan negatif. Saya imbau kepada kawan-kawan, putra-putri bangsa Indonesia ini, mari sebenarnya kalau hoaks itu hoaks membangun ya silakan saja," kata Djoko.

Pernyataan kontroversial Joko itu menjadi perbincangan netizen. Bahkan menjadi trending topic.

BACA JUGA: Ditanya Persiapan Pilgub Jatim, Khofifah Jawab Kemiskinan

Apakah berita bohong diperbolehkan asal tujuannya baik? Dan pernyataan itu diungkapkan Djoko ketika masih di Istana Negara, beberapa menit setelah dia dilantik pPresiden.

Djoko tidak banyak menjelaskan soal hoaks membangun. Dia lebih mengulas apa tugas dan rencananya ke depan.

BACA JUGA: Tolak Berpasangan dengan Kapolda, Kader Demokrat Dipolisikan

Djoko menegaskan bahwa fungsi utama BSSN tetap pada persandian. Hanya saja, kini tugasnya ditambah dengan mengontrol dunia siber Indonesia.

Sebagai langkah awal, dia akan menata organisasi BSSN lebih dahulu. Saat ini, Undang-Undang yang mengatur tentang kewenangan BSSN sedang disusun.

Dia berharap, BSSN diberi kewenangan untuk menindak. ’’Kalau ada badan siber tapi tidak bisa menindak juga percuma,’’ lanjutnya.

Hal senada disampaikan Menkominfo Rudiantara. Dengan berdirinya BSSN, maka fungsi yang selama ini disandang Lemsaneg dan Kominfo bisa diteruskan. Salah satu direktorat di Ditjen Aptika akan melebur di BSSN.

Menurut dia, masing-masing pihak akan tetap punya kewenangan sendiri. Harus dibedakan antara antara kebijakan siber dengan konten siber.

’’Kalau konten, yang manage tetap kominfo, seperti manajemen akun di media sosial,’’ terangnya.

Namun, untuk kebijakan, bagaimana pemerintah maupun swasta membuat dirinya imun terhadap serangan siber, itu menjadi tugas BSSN. (byu/syn/ang)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Ini Tahun Politik, Saya Minta Fokus Bekerja


Redaktur & Reporter : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler