Honor Birokrat Dianggap Terlalu Boros

KPK Minta Gamawan Fauzi Terapkan Kebijakan Seperti Saat jadi Bupati

Jumat, 02 Juli 2010 – 06:06 WIB

KPK Anggap Honor untuk Birokrat Terlalu Boros

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai honor untuk birokrat selama ini terlalu berlebihanWakil Ketua KPK M Jasin menyatakan, jika memang serius melakukan reformasi birokrasi, seharusnya pemerintah tidak terlalu boros dalam memberi honor untuk birokrat.

Menurut M Jasin, selama ini terlalu banyak jenis honor yang diterima birokrat

BACA JUGA: KPK Tahan Direktur Masaro Radiokom

“Kalau memang pemerintah berkomitmen pada proses reformasi birokrasi, saya tegaskan honor itu hanya satu jenis saja, yaitu dalam bentuk tunjangan prestasi kerja,“ ujar Jasin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/7).

Lebih lanjut Jasin menambahkan, sampai saat ini terdapat beragam jenis honor unntuk birokrat
Padahal, banyak honor-honor yang sebenarnya tidak ada urgensi sama sekali

BACA JUGA: PB NU Larang Nahdliyin Masuk FPI



Karenanya Jasin mengkhawatirkan hal itu akan menjadi lahan bagi birokrat untuk mengambil uang negara
"Misalnya kalau ada proyek, itu nanti ada honor tersendiri

BACA JUGA: Muktamar Muhammadiyah Dibuka Pagi Ini

Kalau setiap ada proyek lalu dapat honor, boros sekali kalau begitu caranya,” tandas Jasin.

Lebih lanjut Jasin meminta pemerintah terutama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, untuk mengatur tata cara pemberian honor untuk birokratJasin menilai Gamawan cukup berhasil dalam menertibkan honor dan beragam jenis pengeluaran saat menjadi Bupati Solok di Sumatera Barat“Karena sekarang (Gamawan) sudah menjadi menteri, kenapa itu tidak diberlakukan saja,”ujar Jasin.

Jasin menambahkan, honor lebih baik diberikan karena prestasi kerjaHal itu dinilai Jasin lebih fair"Jadi ukurannya adalah prestasi kerjaTetapi kalau di birokrasi saat ini kan yang goblok dan yang pinter sama-sama dapat honorItu tak fair,”tukasnya.

Menanggapi permintaan KPK itu, juru bicara Kementrian Dalam Negeri, Saut Situmorang, menyatakan bahwa sampai saat ini pihaknya terus berupaya melakukan rasionalisasi honor-honor birokrat"Arahnya, nanti untuk pemberlakuan single salary system (sistem penggajian tunggal)," ujar Saut.

Namun demikian Saut juga mengingatkan, selayaknya pemberlakuan single salary system itu juga memperhitungkan tingkat kecukupan penghasilan bagi birokratMeski begitu, Saut sependapat jika honor diberikan terkait kinerja"Jadi jangan sampai tak ada kegiatan, honor juga diberikan dan yang tidak melakukan apa-apa diberi honor juga,” pungkasnya.(pra/ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Hukuman Mantan Dirut Bank Jabar Dikurangi Setahun


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler