Honor Pilkada Pakai Standar Nasional

JAKARTA - Salah satu celah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah tidak independennya penyelenggara atau petugas di lapanganMinimnya honor petugas lapangan menyebabkan mereka mudah terpengaruh untuk melakukan kecurangan.
     
Menyadari hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini tengah mengusahakan agar honor PPK pilkada distandardisasi seperti halnya pemilu nasional

BACA JUGA: Mahfud: KPU Lebih Banyak Menang

"Kami menyurati Depdagri, supaya daerah bisa memberikan honor (dengan) standar pemilu nasional," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Jakarta, Sabtu (14/11)Standardisasi itu juga akan diterapkan kepada penyelenggara pemilu lainnya.
     
Sesuai dengan standar pemilu nasional, gaji PPK nanti dibagi dalam dua macam

BACA JUGA: PAN - PDIP Bersaing di Cilegon

Ketua PPK pilkada nanti bakal mendapat Rp 1 jutaSedangkan anggota PPK mendapat Rp 750 ribu setiap bulan

BACA JUGA: 8 Balon Gubernur Diadu di Universitas Bengkulu

Petugas PPK akan bekerja lima bulan sebelum hari H pelaksanaan pilkada di masing-masing daerah.
     
Menurut Hafiz, standardisasi honor itu merupakan salah satu upaya menghindari kecurangan dalam pilkadaKarena gelar pilkada terjadi di masing-masing daerah, KPU perlu menyurati DepdagriIni supaya pencairan dana anggaran pilkada bisa disinkronkan dengan kebutuhan PPK, termasuk standardisasi honor tersebut"Jangan harap pilkada bisa berjalan bersih kalau honor petugas lapangan minim," tegasnya.
     
Hafiz menyatakan, KPU daerah saat ini tengah kesulitan dalam mencairkan anggaranIni biasanya terjadi pada daerah yang incumbent-nya sudah tidak bisa mencalonkan kembaliHafiz menyatakan, laporan-laporan itu segera dikumpulkan, kemudian ditindaklanjuti oleh KPU"Kita masih bahas solusinyaSeharusnya daerah jangan seperti ituKarena ini juga terkait kepentingan daerah," jelasnya.
     
Celah kecurangan lain yang diantisipasi KPU adalah munculnya formulir C1 palsuFormulir rekapitulasi suara di tingkat kecamatan itu kerap ganda, yakni berbeda dengan yang dimiliki KPURencananya, formulir C1 nanti diberi pengaman"Sedang diusahakan, supaya nanti formulir C1 juga ada security printing-nya," tandasnya(bay)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Panwaslu Minta Uang Kehormatan