jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendukung langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akan merekrut mitra pengawas pemilu lapangan (PPL), meski menyedot anggaran Rp 800 miliar.
Itu belum termasuk Rp 700 miliar yang digunakan untuk membiayai honor saksi dari partai politik peserta pemilu.
BACA JUGA: Yusril Minta ke MK, Seluruh Parpol Boleh Usung Capres
"Pada prinsipnya KPU selalu akan mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu. Terutama dalam hal ini bagi kegiatan pemungutan dan perhitungan suara. Keberadaan saksi parpol penting untuk memastikan proses pemilihan bisa berjalan dengan baik di tingkat TPS (tempat pemungutan suara)," ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik, di Jakarta, Selasa (21/1).
Menurut Husni, dari pemilu-pemilu sebelumnya, keberadaan saksi dari parpol cenderung tidak lengkap hadir di semua TPS yang ada. Akibatnya, terjadi beberapa kondisi yang tidak diinginkan.
BACA JUGA: Boros, Pengawasan Pemilu Sedot Rp 1,5 Triliun
Sebagai contoh dari sisi KPU, lembaga ini bertugas untuk memfasilitasi pemberian formulir perhitungan suara yang menjadi hak partai di tiap TPS. Namun karena saksi parpol tidak ada, formulir tersebut kata Husni, menjadi mubazir.
"Beberapa kali pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), kami dianggap melakukan pemborosan. Padahal undang-undang penyelenggaran pemilu DPR, DPRD dan DPD, memerintahkan KPU menyediakannya (formulir)," katanya.
BACA JUGA: Yusril Tuding Hakim MK Harjono Sering ke Rumah Megawati
Karena itu, lewat pola saksi parpol dibiayai oleh negara dalam pemilu kali ini, Husni berharap parpol bisa melakukan penugasan terhadap kader-kadernya untuk hadir sebagai saksi di tiap TPS.
Husni berharap dengan keberadaan saksi yang lengkap, KPU bisa dipastikan tidak lagi akan dinilai melakukan pemborosan. Karena logistik yang dicetak sesuai perintah undang-undang, benar-benar dimanfaatkan dengan baik.
"Kami tidak mendiskusikan itu (besarnya anggaran pengawasan). Kami lebih mendiskusikan bagaimana secara kualitas keberadaan saksi bisa mengawasi jalannya pemungutan dan perhitungan suara," katanya.
Husni yakin, semakin banyak pihak yang mengawasi penyelenggara pemilu, maka petugas di lapangan juga bisa semakin tertib dan profesional.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yusril Sebut Partai-partai Besar Panik
Redaktur : Tim Redaksi