jpnn.com - CILEGON - Ketidakjelasan pengumuman hasil seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) honorer kategori dua (K-2), membuat para tenaga honorer di lingkungan kerja Pemkot Cilegon gerah.
Bahkan, para honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru dan Tata Usaha Honorer (FKGTH) Cilegon mengancam akan melakukan aksi besar-besaran di Istana Negara pada pertengahan Februari mendatang.
BACA JUGA: Kesal dengan Anggota Kepolisian? Laporkan ke Komandan!
Tidak hanya Istana Negara, namun kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) serta gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga akan jadi sasaran aksi mereka.
“Ini jelas-jelas mempermainkan para honorer di Cilegon, buktinya sampai sekarang tidak ada kejelasan kapan pengumuman penerimaan CPNS honorer K2. Padahal di daerah lain sudah ada pengumumannya,” ungkap Ketua FKGTH Cilegon Martin Al Kosim, Selasa (11/2).
BACA JUGA: Tak Adil Bebaskan Corby dengan Alasan HAM
Ia mengatakan, pihaknya akan mematangkan rencana aksi pada 16 Februari mendatang. Sementara unjuk rasa akan dilaksanakan pada 20 Februari. “Kami akan rapatkan dahulu teknis keberangkatan dan jumlah honorer yang akan ikut serta. Sementara aksi akan kami lakukan pada 20 Februari mendatang,” katanya.
Tidak hanya FKGTH Cilegon, bahkan aksi itu akan diikuti FKGTH dari seluruh Indonesia. Sebab, kata Martin, kekecewaan terhadap pemerintah tidak hanya dirasakan para honorer di Kota Cilegon saja.
BACA JUGA: Ingatkan DPR Agar Hati-Hati Rombak KUHP
“Seluruh honorer di Indonesia kecewa dengan pemerintah. Sepertinya pemerintah pusat tidak serius pada program pengangkatan honorer menjadi PNS ini,” katanya.
Selain terkait ketidakjelasan pengumuman CPNS dari honorer K2, pihaknya juga akan menuntut pemerintah pusat meloloskan para tenaga honorer tanpa terkecuali. “Kami menolak tes dan sistem gugur yang diberlakukan kemarin. Kami mendesak agar seluruh peserta seleksi CPNS dari jalur honorer diloloskan,” katanya.
Martin mengatakan, desakan ini perlu dilakukan lantaran banyak tenaga honorer yang telah berbakti kepada negara selama puluhan tahun. Untuk itulah, para honorer dinilai berhak mendapat penghargaan yakni diangkat menjadi PNS.
“Mereka bertahan puluhan tahun karena bermimpi ingin menjadi PNS. Karena itu mimpi mereka jangan sampai dihalangi, angkat mereka menjadi PNS,” terangnya.
Selain itu, ia pun akan mendesak pemerintah mengadakan program sertifikasi bagi guru-guru honorer di sekolah negeri. Sebab menurutnya, guru honorer juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan guru PNS.
“Para guru honorer punya keahlian yang sama dengan guru PNS. Karena itu kenapa tidak guru honorer juga mendapatkan sertifikasi,” terangnya.
Martin menduga kekacauan pada proses perekrutan honorer K-2 ada kaitannya dengan perkembangan politik akhir-akhir ini. Katanya, aspirasi para honorer di Indonesia telah menjadi alat kepentingan segelintir tokoh partai politik untuk kepentingan Pemilu 2014.
“Seolah-olah nasib kami dipermainkan oleh elite-elite politik di pemerintah pusat. Lantaran tensi politik di pemerintah pusat sedang tinggi, jadinya nasib para honorer menjadi tidak jelas. Karena itu kami menolak menjadi alat elite politik, kami ini manusia yang telah berbakti pada negara selama puluhan tahun,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemkot Cilegon, Mahmudin, meminta agar para honorer untuk bersabar. Ia pun berharap para honorer tetap menunggu kabar dari Kemen PAN-RB.
“Saya imbau agar para honorer tidak tersulut emosi. Saya yakin dalam waktu dekat pengumuman akan segera muncul dari Kemen PAN-RB,” katanya.
Kata Mahmudin, BKD pun sejak awal tahun terus bersabar menunggu kabar tersebut. Tidak hanya itu, pihaknya pun terus menerus berkoordinasi dengan Kemen PAN-RB untuk menanyakan pengumuman CPNS itu.
“Semuanya harus bersabar, termasuk BKD juga. Saya yakin jika waktunya sudah tiba, pengumuman pasti akan muncul,” katanya. (quy/del/ags)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BIN Deteksi Kelompok Pengganggu Pemilu
Redaktur : Tim Redaksi