jpnn.com, JAKARTA - Harapan para honorer K2 agar revisi UU ASN (Undang - Undang Aparatur Sipil Negara) segera tuntas tampaknya sulit terwujud. Pasalnya, proses revisi UU Nomor Nomor 5 Tahun 2014 itu saat ini ngadat di DPR.
Panitia kerja yang dibentuk Badan Legislasi sampai sekarang juga belum menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
BACA JUGA: Per Tahun 100 Ribu Honorer jadi PNS, Berhenti di Era Jokowi
Demikian disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR Firman Subagyo ketika dikonfirmasi JPNN pada Kamis (17/1). "Ya sampai sekarang masih dalam proses, dalam pembahasan, tapi ya begitu lah. Belum selesai-selesai," katanya.
Saat ditanya apakah Panja Revisi UU ASN di Baleg sudah melakukan rapat kembali, Firman tidak memerinci. Namun dia menyebut bahwa pemerintah belum serius melanjutkan pembahasannya.
BACA JUGA: Berharap Honorer Antusias Ikut Seleksi Calon PPPK
"Ya pemerintah masih belum secara serius untuk membahas UU ini. Itu kan sudah masuk pembahasan tingkat satu, tapi sampai sekarang belum ada keputusan," jelas politikus Golkar itu.
Isu seputar revisi UU ASN meredup pascaterbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
BACA JUGA: 2 Alasan Guru Honorer K2 Layak Diangkat jadi PPPK Tanpa Tes
Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan bahwa peraturan tersebut membuka peluang pengangkatan honorer K2 bagi yang telah melampaui usia maksimal untuk menjadi PPPK dengan hak yang setara dengan PNS. Antara lain guru honorer.
BACA JUGA: Mustahil UU ASN Hasil Revisi Disahkan Sebelum Pilpres 2019
Sesuai rencana, pemerintah akan mulai membuka seleksi calon PPPK awal Februari mendatang, dengan prioritas tiga formasi dari honorer K2. Ketiganya adalah guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Minta Semua Guru Honorer K2 Langsung Diangkat jadi PPPK
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam