Honorer K2 Jatim: Tidak Ada yang Bisa Diharapkan dari Jokowi

Sabtu, 26 Januari 2019 – 16:41 WIB
Honorer K2 saat unjuk rasa di depan Istana. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Pusat belum menentukan sikap terkait pilpres. Namun, menurut Koordinator Daerah (korda) FHK2I Madura Maskur, banyak honorer K2 di seluruh Indonesia mendukung capres nomor urut 02 (Prabowo Sandi).

BACA JUGA : Tidak Percaya Jokowi, Honorer K2: Insyaallah Presiden Baru

BACA JUGA: Tanggapan Ketum PGRI soal Rekrutmen PPPK dari Honorer K2

 

Bahkan sudah banyak korda khususnya Jawa Timur yang sudah mendeklarasikan diri mendukung Prabowo-Sandi.

BACA JUGA: Tunggu Sikap Politik Honorer K2 dari Rakernas di Purwakarta Hari Ini

"Soal dukung mendukung ini bisa dimaklumi dan bisa dipahami, akibat ketidakseriusan pemerintah terhadap penyelesaian K2 diangkat PNS. 4,5 tahun nasib kami terkatung katung," kata Maskur kepada JPNN, Sabtu (26/1).

BACA JUGA : Sebut Pemerintah Cuci Tangan, Honorer K2: Masih Mau 2 Periode?

BACA JUGA: Dua Alasan Rekrutmen PPPK dari Honorer K2 Tahap Pertama Dikebut

Kecewanya lagi, lanjut Maskue, honorer K2 hanya di PHP (pemberi harapan palsu) atau dibohongi oleh pemerintah. Sebab, pada 15 September 2015 pemerintah dan DPR bersama menteri terkait sepakat akan mengangkat seluruh honorer K2 menjadi.

PNS secara bertahap. Namun kemudian dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah dengan alasan tidak memiki anggaran.

"Kecewanya lagi banyak regulasi yang diskriminasi terhadap honorer K2," ucapnya.

Dia melanjutkan, di tengah gelombang ketidakpastian status K2, justru terbit PP Nomor 36 dan 37 Tahun 2018 yang telah merampas hak-hak honorer K2.

BACA JUGA : Dua Alasan Rekrutmen PPPK dari Honorer K2 Tahap Pertama Dikebut

Kekecewaan ini memuncak dengan terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2018 yang semakin menguburkan cita-cita honorer K2 agar bisa diangkat menjadi PNS.

Anehnya lagi, lanjut Maskur, demi meningkatkan kesejahteraan aparat desa dengannya pemerintah membuat regulasi dan merevisi peraturan pemerintah dengan limit waktu dua minggu selesai beda dengan penyelesaian masalah honorer K2 yang lamban.

"Jadi wajar kalau teman-teman K2 se Indonesia menentukan sikap kekecewannya dan menentukan pilihan pada capres 02. Bila rakernas FHK2I di Purwakarta nantinya mendukung Jokowi, akan membuat seluruh honorer K2 kecewa. Saya yakin itu sikap segelintir pengurus pusat yang masuk angin. Apa yang diharapkan dari pemerintahan Jokowi diakhir masa jabatannya. Tidak ada!," tegasnya. (esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendikbud Sampaikan Usulan ke BKN soal Gaji PPPK dari Honorer K2


Redaktur : Natalia
Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler