jpnn.com, JAKARTA - Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) akan menentukan sikap politiknya dalam rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar di Purwakarta hari ini (26/1).
Koordinator Wilayah FHK2I DKI Jakarta Nurbaiti mengatakan, inti dari rakernas adalah mendiskusikan langkah yang akan diambil oleh forum.
BACA JUGA: Dua Alasan Rekrutmen PPPK dari Honorer K2 Tahap Pertama Dikebut
Langkah-langkah penting yang akan dilakukan honorer K2 bakal dibahasa di rakernas ini.
"Hari ini ada 250 honorer K2 yang mewakili pengurus FHK2I dari 26 provinsi yang hadir. Kami akan mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah FHK2I, selanjutnya dibahas langkah FHK2I seperti apa," kata Nurbaiti kepada JPNN, Sabtu (26/1).
BACA JUGA: Mendikbud Sampaikan Usulan ke BKN soal Gaji PPPK dari Honorer K2
Dia menyebutkan, kebijakan pemerintah yang memaksakan honorer K2 menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) akan dibahas juga.
BACA JUGA: Muhadjir Sudah Usulkan Gaji Guru Honorer K2 Gagal CPNS dan PPPK
Koordinator Wilayah FHK2I DKI Jakarta Nurbaiti. Foto: dok.pribadi
Mengingat kebijakan tersebut akan membuat honorer K2 banyak yang tidak diakomodir lantaran kemampuan fiskal daerah minim.
BACA JUGA: Dua Alasan Rekrutmen PPPK dari Honorer K2 Tahap Pertama Dikebut
Mengenai sikap politik, Korwil FHK2I Jawa Timur Eko Mardiono mengatakan, pihaknya sebagai pengurus menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh daerah.
BACA JUGA: Rekrutmen CPNS 2019 Diprioritaskan untuk 48 Daerah
"Karena regulasi yang pro K2 belum juga turun, kami memilih netral saja. Namun, nanti tergantung keinginan seluruh anggota. Keputusan akhir akan diputuskan dalam penutupan rakernas," tandas Eko. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pendaftaran PPPK dari Honorer K2: Usia 64 Masih Boleh Ikut
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad