jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kalimantan Selatan (Kalsel) Anita menyampaikan kondisi kawan-kawannya pascakebijakan untuk daerah otonom baru (DOB) Papua.
Kebijakan berupa pengangkatan honorer K2 orang asli Papua (OAP) menjadi PNS tiga untuk provinsi baru pemekaran Papua, dinilai tidak adil.
BACA JUGA: Butuh Honorer, Gubernur Rohidin Ajukan Opsi Ini, Semoga MenPAN-RB Setuju
"Mengapa pemerintah hanya mengangkat honorer K2 maksimal 50 tahun menjadi PNS, khusus orang Papua saja. Banyak daerah lain kok, seperti Kalimantan juga punya kontribusi besar ke pusat," kata Anita kepada JPNN.com, Kamis (30/6).
Dia menegaskan, pemerintah seharusnya mengangkat seluruh honorer K2 tanpa terkecuali, apalagi jumlahnya tidak banyak lagi. Anita mengingatkan, rata-rata daerah punya kontribusi ke pusat.
BACA JUGA: Honorer K2 Damkar Minta Diangkat PNS, Yosi: Jangan Cuma di Papua, Ini NKRI
Contohnya, Kalsel sebagai penghasil batu bara, kayu, dan sumber daya lainnya. Putra Kalsel juga banyak yang gugur saat merebut kemerdekaan RI. Mengapa kata Anita, pusat hanya fokus ke Papua.
"Seluruh honorer K2 di Kalimantan Selatan sangat terpukul. Memangnya Kalimantan tidak penting sehingga pemerintah pilih kasih," ucapnya.
BACA JUGA: Honorer K2 Papua di Atas 35 Tahun Diangkat PNS, Pentolan Tenaga Administrasi Iri
Seharusnya, sambung Anita, pemerintah memikirkan kondisi honorer K2 yang tersisa, apalagi banyak yang usianya kritis. Bukan hanya 50, tetapi lebih dari itu.
"Tolong dong, DPR dan pemerintah adil," pungkasnya.
Dalam raker Komisi II DPR RI dan MenPAN-RB ad interim Mahfud MD serta pejabat eselon 1 lintas instansi pada 28 Juni, disepakati honorer K2 orang asli Papua (OAP) maksimal 50 tahun diangkat menjadi PNS.
Mereka nantinya akan ditempatkan pada tiga provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad