jpnn.com, JAKARTA - Kekhawatiran para honorer K2 (kategori dua) tenaga admistrasi bahwa mereka tidak akan terakomodasi dalam pengangkatan menjadi CPNS tampaknya terbukti.
Kesepakatan rapat kerja gabungan tertutup pihak pemerintah dengan tujuh komisi di DPR, Senin (23/7), honorer K2 tenaga administrasi tidak masuk prioritas.
BACA JUGA: Inilah Angka – angka seputar Honorer K2
Meski rapat tertutup, lembar kesimpulan raker gabungan itu beredar di luar ruang raker. Di sana tercantum beberapa poin penting, khususnya poin kedua yang menyangkut nasib honorer K2 tenaga administrasi.
Pertama, DPR RI dan pemerintah sepakat akan menyelesaikan status honorer K2 yang belum lulus tes sebanyak 438.590 orang paling lambat Desember dengan rincian sebagai berikut: Guru 157.210 (35,84 persen), dosen 86 (0,02 persen), kesehatan 6.091 (1,38 persen), penyuluh 5.803 (1,38 persen), administrasi 269.400 (61,43 persen).
BACA JUGA: Jika 438 Ribu Honorer K2 jadi CPNS, Rp 37 Triliun per Tahun
Kedua, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DPR RI dan pemerintah menyepakati penyelesaian 13.347 orang dari 438.590 honorer K2. Dengan rincian guru sejumlah 12.883, kesehatan 464 orang, penyuluh 5.000 untuk mengikuti tes CPNS.
BACA JUGA: Inilah Angka – angka seputar Honorer K2
BACA JUGA: 425.243 Honorer K2 tak Memenuhi Syarat jadi CPNS
Beberapa hari lalu, Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) DKI Jakarta Herman mengungkapkan, tenaga administrasi ikut berperan dalam pemerintahan. Semestinya, pemerintah tidak hanya fokus pada guru dan tenaga kesehatan.
"Kami kan bekerja juga untuk negara. Memangnya bisa jalan kalau enggak ada tenaga administrasi?," tanya dia. (esy/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini 5 Kesepakatan Raker Gabungan Bahas Honorer K2
Redaktur & Reporter : Soetomo