jpnn.com, BANDUNG - Dualisme yang terjadi di dalam tubuh internal KNPI Provinsi Jawa Barat membuat DPRD Provinsi Jawa Barat harus turun tangan.
Pada 17 Juli lalu. DPRD Provinsi Jawa Barat mengundang para pihak yang terkait dalam persoalan tersebut untuk dimintai pendapat.
BACA JUGA: Siti Aisyah Ingin Terus Kembangkan Kewirausahaan Pemuda
Para pihak yang diundang mewakili pemerintah, unsur legislatif, dan pihak-pihak yang berselisih pendapat.
Para pihak tersebut di antaranya adalah Siti Aisyah, Saca Suhendi, Yudha M. Saputra selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, serta beberapa perwakilan dari pemerintah di antaranya Biro Hukum Setda Provinsi Jabar dan Kesbangpos Provinsi Jawa Barat.
BACA JUGA: Nama Baja untuk Simpang Susun Semanggi Bisa Memicu Keresahan
Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Syamsul Bachri, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut, para pihak diminta untuk memahami keinginan gubernur agar konflik di dalam tubuh KNPI bisa diselesaikan secara bijak.
Dipastikan tidak akan ada pencairan apapun sebelum rekonsiliasi dapat terwujud.
BACA JUGA: Hormati Hukum Sebagai Panglima, Indonesia Bukan Negara Coboy
Resume rapat tersebut telah disampaikan sebagai laporan kepada Gubernur Jawa Barat.
Namun, dalam perkembangannya, kelompok Saca Suhendi bersikeras akan membuat Musyawarah Daerah (Musda) yang rencananya diselenggarakan pada 26-27 Oktober 2017 yang akan datang.
Menyikapi hal ini, kubu Siti Aisyah menyatakan bahwa pihaknya siap untuk melaksanakan rekonsiliasi sesuai dengan arahan Gubernur.
“Kami siap melaksanakan rekonsiliasi. Secara teknis, rekonsiliasasi bisa dicapai dengan Musda bersama. Memang betul bahwa mekanisme musda bersama tidak disebutkan dalam AD-ART KNPI, tapi ini bisa menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan ini,” ujarnya.
Mengenai hal ini, Yosi Wihara, Wakil Ketua KNPI Jawa Barat berpendapat bahwa rencana Saca untuk melaksanakan musda sendiri merupakan hal yang bertentangan dengan semangat rekonsiliasi pemuda Jabar.
Hal ini juga bertentangan dengan saran gubernur dan rekomendasi yang disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Untuk menyelamatkan kepemudaan di Jawa Barat, solusinya adalah musda bersama. Jika (musda) tidak dilaksanakan oleh dua pihak yang berkonflik, ini merupakan merupakan upaya untuk memelihara dualisme dan membuat konflik menjadi berkepanjangan,” ujarnya.
Selanjutnya Yosi juga mengingatkan para pihak untuk lebih jeli melihat kondisi agar semua pihak bisa lebih jernih dalam memutuskan jalan keluar yang terbaik.
“Saya pikir Bu Siti Aisyah sudah sangat rendah hati untuk bersedia melakukan rekonsiliasi melalui musda bersama, padahal masa jabatannya masih lama. Makanya secepatnya Gubernur Jabar harus bersikap akan kondisi kepemudaan di Jabar,” pungkas Yossy.(rmo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Isu Persoalan Internal, Dana Hibah KNPI Belum Dicairkan
Redaktur & Reporter : Natalia