jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Majelis Zikir Hubbul Wathon mengapresiasi komunikasi yang dilakukan PB Nahdatul Ulama dan pemerintah terkait Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peningkatan Pendidikan Karakter (PPK) peserta didik.
Sekretaris Jenderal PB Hubbul Wathon Hery Haryanto Azumi mengatakan, Perpres PPK ini sebagai solusi yang tepat terkait masalah pendidikan di Indonesia saat ini. PPK sendiri diyakini banyak kalangan tidak akan mengesampingkan madrasah diniyah (madin).
BACA JUGA: Rohingya Dizalimi, Solidaritas ASEAN Diuji
“Secara kelembagaan, Hubbul Wathon apresiasi pemerintah dan PBNU terkait PPK. PPK membuat madrasah diniyah mempunyai nilai tawar lebih ketimbang sekolah umum,” kata Hery, Selasa (5/9).
Meskipun belum ada keterangan resmi dari PBNU, sudah muncul kabar bahwa organisasi masyarakat Islam terbesar ini sepakat soal Perpres PPK. Sebab, hal tersebut diyakini bisa mengakomodir antara pendidikan formal dan madin.
BACA JUGA: Dai Bermodal Google Marak, MDHW dan Al-Mahabbah Bersinergi Tempa Pendakwah
“Dengan begitu, akan ada pengakuan yang serius terhadap madrasah diniyah. Alhamdulillah harapan kami terwujud,” kata Hery.
Ketua Umum PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB-PMII) 2005-2008 ini sebelumnya juga menanggapi isu full day scholl (FDS) yang terus menjadi komoditas di masyarakat. Hery berharap ada komunikasi langsung antara pemerintah dan PBNU.
BACA JUGA: Kunjungi Markas MDHW, PPI Rusia Timur Dorong Santri Bisa Go International
“Agar tidak berkembang liar dan tidak produktif, sebaiknya presiden segera mengundang para stakeholder pendidikan karakter agar dapat menyerap aspirasi secara langsung. Jika salah menangani gejolak dan kontroversi ini, dikhawatirkan kaum Nahdliyin merasa ditinggalkan oleh pemerintah,” ujarnya pada Minggu (13/8).
Dia mengapresiasi kegigihan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin yang terus memperjuangkan keberlangsungan madin.
Sehingga terjadi dialog yang konstruktif dan membangun dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. “Ke depan banyak permasalahan bangsa yang dapat diselesaikan dengan kegigihan dan dialog dengan semangat mencari jalan keluar,” ujarnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mengundang Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj ke Istana Negara membahas Perpres PPK. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekolah 5 Hari, Terus Kapan Mengaji?
Redaktur & Reporter : Boy