jpnn.com, BIAK - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise berharap sudah saatnya hukum adat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Menurut dia, jangan ada lagi hukum adat yang mendiskriminasi perempuan dan anak.
“Biak menjadi daerah yang memiliki hukum adat dan beberapa di antaranya masih diskriminasi terhadap perempan dan anak,” ujar Menteri Yohana dalam Sosialisasi Pencegahan dan Penelantaran Anak bagi para Mananwir atau Dewan Adat Biak Numfor, Selasa (24/10).
BACA JUGA: Penghuni Lapas Perempuan Harus Terbebas dari Kekerasan
Menurutnya, perlu menjadikan UU Nomor 17 Tahun 2016 sebagai dasar terkait kebijakan mengenai perempuan dan anak.
Dia menekankan pentingnya ketahanan keluarga dan melindungi anak dimulai dari kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan tumbuh kembang dan memenuhi hak anak. Selain itu, Menteri Yohana juga mendorong percepatan pencapaian indikator-indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Biak Numfor, terlebih karena Kabupaten Biak Numfor telah dicanangkan sebagai KLA sejak 2016 lalu.
BACA JUGA: Menteri Yohana Ikut Meriahkan Peringatan Hari Lansia Sedunia
Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, Markus O. Mansnemwra menambahkan, setiap anak memiliki hak yang sama untuk dilindungi dan menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat untuk melindungi anak tanpa tebang pilih.
"Sosialisasi yang dilakukan Kemen PPPA tersebut adalah permintaan khusus Dewan Adat Biak Numfor untuk menambah wawasan mengenai perlindungan anak dari bentuk kejahatan," tandas Markus.(esy/jpnn)
BACA JUGA: Bu Menteri, Jadi Kapan nih Realisasi Hukuman Kebiri?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usut Dugaan Perdagangan Orang dalam Kasus Lelang Perawan
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad