Hutang DBH, Pemerintah Dituding Tak Transparan

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dinilai tidak transparan dalam pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang menjadi hak pemerintah daerahHingga saat ini, masih banyak daerah-daerah yang berhak mendapatkan dana dari bagi hasil sektor migas tersebut, terpaksa harus menunggu bertahun-tahun untuk pencairan DBH.

Anggota Badan Anggaran DPR RI, Wan Abu Bakar, meminta agar Kementerian Keuangan lebih proaktif dan transparan dalam menyampaikan kendala apa yang terjadi

BACA JUGA: Nasib Bilqis akan Ditentukan di Semarang

Karena menurutnya, DBH merupakan salah satu sumber anggaran daerah sebagai modal untuk melakukan pembangunan.

"Karena itu pula, besok (Kamis, Red), kami memanggil pemerintah guna meminta penjelasanTermasuk juga memanggil beberapa daerah yang masih dihutangi DBH oleh pemerintah

BACA JUGA: Byar Pet Terus Terjadi

Kita akan tanyakan, apa sebenarnya persoalan yang terjadiSemuanya harus transparan

BACA JUGA: Relawan Tuntut Jadi PNS

Selama ini pemerintah terkesan tidak transparan dan selalu saja memberi alasan," tegas Wan kepada JPNN di Jakarta, Rabu (3/2).

Politisi PPP ini sebaliknya juga menyerukan agar daerah-daerah penghasil migas yang DBH-nya belum dilunasi pemerintah, untuk lebih proaktifBahkan kalau perlu katanya, menggunakan sistem jemput bola.

"Soal terlambatnya pencairan DBH, tidak bisa dibiarkan dan didiamkan sajaDaerah penghasil migas se-Indonesia, ya, harus satu suaraMakanya kita agendakan pemerintah dan daerah besok bisa bertemu," kata Wan.

Salah satu kepala daerah yang dipastikan hadir adalah Gubernur Riau, HM Rusli ZainalPemerintah pusat disebutkan masih memiliki hutang DBH Migas sebesar Rp 3,8 triliun pada Provinsi Riau"Jumlah hutang ini merupakan kalkulasi dari hutang-hutang pemerintah pusat pada Riau sejak tahun 2008 hingga sekarangKeterlambatan DBH ini bukan hanya dialami Riau, tapi hampir seluruh daerah penghasil migas se-Indonesia," tutur Wan pula(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bisnis Obat Paten jadi Lahan Basah