jpnn.com - JAKARTA - Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mengusulkan agar pemerintah melengkapi sarana dan prasana kesehatan di daerah termasuk jumlah alat-alat kontrasepsi jangka panjang. Menurut Emmy Nurjasmi, Plt Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia (IBI), banyak daerah yang tidak ada klinik kesehatan, tenaga kesehatan seperti bidan dan alat-alat penunjang. Akibatnya pelayanan kesehatan masyarakat tidak maksimal.
"Penyediaan sarana prasarana kesehatan serta alat kontrasepsi mendesak dilakukan,” ujar Emmy di Jakarta, Rabu (30/10).
BACA JUGA: Majelis Kehormatan Ombudsman Resmi Terbentuk
Dia berharap setiap klinik dilengkapi dengan bidan koordinator (bikor) yang bertugas melakukan kegiatan supervisi dan pendampingan kepada bidan praktik. Tujuannya, agar para bidan yang praktek bisa optimal.
"Selama ini, semua klinik terdapat bikor. Sekalipun ada, namun praktiknya, bikor hanya menjalankan kegiatan pencatatan yang bersifat administratif tanpa pengawasan dan pendampingan,” ungkapnya.
BACA JUGA: Bareskrim Tunggu Bukti Jerat Oknum Pejabat Lain
Ditambahkan Emmy, langkah-langkah tersebut bertujuan agar strategi penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) bisa berhasil. Dengan peningkatan fasilitas dan keterampilan bidan, penggunaan alat Implant dan IUD ini bisa naik.
Apalagi, dari 200.000 total bidan nasional, hanya 40 persen yang tersertifikasi dapat memasang kedua alat ini. Ia berharap, dengan peningkatan fasilitas, banyaknya kegiatan pelatihan, semua bidan bisa punya lisensi.
BACA JUGA: Dahlan Iskan tak Mau Campuri Penetapan UMP
"Kami berharap tidak ada lagi wanita yang enggan memasang alat kontrasepsi dengan alasan malu. Karena ada implant yang hanya dipasang dilapisan kulit lengan tangan tanpa menyentuh rahim," pungkasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemeran Video Mesum SMP Pacaran Sejak September 2013
Redaktur : Tim Redaksi