jpnn.com - JAKARTA - Partai Golkar tidak kompak menanggapi kebijakan pemerintah untuk menanggung honor saksi untuk partai politik (parpol) di tempat pemungutan suara (TPS). Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical dengan tegas menolak anggaran tersebut.
Menurut Ical, anggaran tersebut akan menjadi sia-sia. Pasalnya, parpol akan tetap menemparkan saksinya di TPS.
BACA JUGA: Pilkada Serentak Bisa Menekan Politik Uang
"Saya sudah bilang berulang-ulang, meski negara menyediakan anggaran untuk membayar saksi, tapi partai politik tetap akan menggunakan saksinya sendiri," kata Ical kepada wartawan di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (25/1).
Padahal, sebelumnya Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono menyambut baik kebijakan tersebut. Agung bahkan menyebut kebijakan tersebut dapat mencegah parpol melakukan praktik korupsi untuk menutupi biaya politik.
BACA JUGA: Legitimasi Pemilu 2014 Terancam
"Tepat, parpol kan pilar demokrasi. Anggaran itu untuk peningkatan kualitas pemilu, dan tidak ada lagi celah untuk korupsi," kata Agung.
Seperti diberitakan, pemerintah mengucurkan dana Rp1,5 triliun kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014. Dana sebesar Rp800 miliar dialokasikan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan honor mitra Panitia Pengawas Pemilu.
BACA JUGA: Pramono Edhie: Negara Harus Menjamin Keamanan Rakyatnya
Sisanya senilai Rp700 miliar untuk membayar pengawas atau saksi dari 12 parpol peserta pemilu. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Effendy Ungkap Kejanggalan Putusan UU Pilpres
Redaktur : Tim Redaksi