jpnn.com - JAKARTA - Selain pileg dan pilpres, pelaksanaan pilkada juga sebaiknya dilakukan secara serentak. Dengan cara itu, transaksi politik dan politik uang yang dilakukan oleh calon kepala daerah bisa diminimalisir.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kuasa Hukum Uji Materi UU Pilpres AH Wakil Kamal dalam diskusi 'Dramaturgi Pemilu Serentak' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/1).
BACA JUGA: Legitimasi Pemilu 2014 Terancam
"Ini karena bohir-bohir (pemilik modal) bingung mana yang harus dipilih, jadi tidak bisa membeli calon kepala daerah," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sebagai pengacara, dirinya sering memiliki perkara sengketa pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pengalamannya itu, pelaksanaan pilkada secara terpisah seperti sekarang ini hanya membuat mahalnya biaya politik baik bagi calon kepala daerah maupun negara, dan bahwa calon kepala daerah kerap bekerja sama dengan kelompok pemilik modal.
BACA JUGA: Pramono Edhie: Negara Harus Menjamin Keamanan Rakyatnya
Sebagai bukti, ia menyebutkan sudah sekitar 300 kepala daerah yang telah diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi. Malahan sudah ada kepala daerah yang sudah masuk penjara karena hal yang sama.
"Kalau pilkada dilaksanakan secara terpisah, calon kepala daerah bisa dibeli pakai uang," demikian Kamal. (ian/rmol)
BACA JUGA: Effendy Ungkap Kejanggalan Putusan UU Pilpres
BACA ARTIKEL LAINNYA... TKI Koma Seharian Bekerja di Kandan Sapi
Redaktur : Tim Redaksi