Ical dan Agung Sepakat Pilih Nurdin Halid Pimpin SC Munas Golkar

Panitia Munas Dilarang Maju Jadi Calon Ketum

Rabu, 24 Februari 2016 – 09:04 WIB
Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com - JAKARTA - Partai Golkar akan segera menggelar musyawarah nasional (munas) untuk memilih ketua umum baru. Kemungkinan forum pengambilan tertinggi di Partai Golkar itu akan digelar pada April yang akan datang.

Kemungkinan munas Golkar digelar April itu mengerucut pada rapat dewan harian di kantor dewan pimpinan pusat (DPP) partai berlambang beringin itu di Slipi, Jakarta Barat, Selasa (23/2). Rapat yang berlangsung hingga dini hari tadi itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.

BACA JUGA: PEDAS! Pernyataan Politikus PDIP Ditujukan ke Rizal Ramli

"Yang terbanyak usulannya April. Tapi tentu masih ada yang berpikir paling baik dilakukan secepatnya," ujar Aburizal.

Politikus yang lebih beken disapa dengan nama Ical itu menambahkan, munas Golkar akan digelar di Jakarta. Sebab, waktunya sudah terlalu singkat untuk menggelar munas di luar Jakarta.

BACA JUGA: Hari Kerja DPR Malah Bersafari Politik, Papa Novanto Dikritik

"Tadinya kita akan berpikir di tempat lain, tapi waktu terlalu mepet katanya, terus di Jakarta saja," ucapnya.

Rapat itu juga telah sepakat menunjuk Nurdin Halid sebagai ketua panitia pengarah atau steering committee (SC) munas. Sedangkan Agun Gunanjar Sudarsa menjadi sekretaris SC.

BACA JUGA: Ha ha Menteri Susi Bosan Ketemu Sama

"Sebagian besar sudah menyepakati (Nurdin jadi ketua SC). Sudah kesepakatan saya dengan Pak Agung (Agung Laksono)," ujar Ical.

Lebih lanjut Ical menegaskan, figur-figur yang duduk di kepanitiaan harus netral. Karenanya yang sudah duduk di kepanitiaan munasdilarang maju sebagai calon ketua umum.

"Yang di kepanitiaan tidak boleh jadi ketum. Tidak boleh secara resmi menjadi tim sukses," tegas mantan menko kesejahteraan rakyat itu.

Selain itu, kata Ical, dirinya juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri untuk ikut memantau munas. Hal itu demi mencegah politik uang.

 "Jadi saya akan tulis surat, bikin sistemnya kan tidak bisa sembarangan. Karena tidak semua merupakan bagian pemerintahan," tandasnya. (dna/JPG/ara/JPNN)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sip! Polair Gagalkan Penyelundupan 50 Ton Biji Timah ke Singapura


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler