JAKARTA – Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Aburizal Bakrie, menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait perlu atau tidaknya dilakukan reshuffle jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
“Yang berhak melakukan evaluasi menteri itu adalah presidenLaporan dari Kuntoro (Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), bisa saja presiden melaksanakan reshuffle,” kata Aburizal, Senin (11/7), di Jakarta.
Ical -panggilan krabnya -- menegaskan, apapun kebijakan terkait menteri, semuanya terserah kepada presiden
BACA JUGA: MA Polisikan Wakil Ketua KY
Karena, lanjut Ical, menteri merupakan pembantu presidenTerlebih, lanjutnya, dalam sistem presidensial, presiden mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
Lantas, bagaimana bila menteri dari Partai Golkar yang direshuflle, apakah Golkar akan mencabut dukungan ke pemerintahan SBY? Ical menegaskan, biar menteri dari Partai Golkar yang diganti, partai yang dipimpinnya itu tetap mendukung pemerintahan SBY.
“Tapi, kalau bisa ditambah (jatah menteri dari Golkar, red)," tegas mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, itu.
Seperti diketahui, belum lama ini UKP4 melansir ada 17 menteri KIB jilid II yang mendapat rapor merah
BACA JUGA: Sekjen Kemendagri Bantah PNPM Tak Adil
Evaluasi UKP4 menyatakan, hanya 50 persen saja kementerian yang menjalankan instruksi presidenBACA JUGA: Polisi Masih Rahasiakan Posisi Nazaruddin
(boy/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Mahfud Khawatirkan Masa Depan Seleksi Hakim MK
Redaktur : Tim Redaksi