Sekjen Kemendagri Bantah PNPM Tak Adil

Senin, 11 Juli 2011 – 20:05 WIB

JAKARTA – Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Diah Anggraeni, membantah pihaknya tidak adil menerapkan Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Diah mengakui memang tidak semua desa mendapatkan program yang diurus Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendagri itu

BACA JUGA: Polisi Masih Rahasiakan Posisi Nazaruddin

Alasannya, memang program ini dilakukan secara bergilir


"Bukan double

BACA JUGA: Mahfud Khawatirkan Masa Depan Seleksi Hakim MK

Tapi memang ada yang belum dapat PNPM,” ujar Diah menjawab JPNN, usai rapat kerja membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (11/7) sore.

Diah juga mengatakan, bahwa semua kecamatan akan mendapatkan PNPM pada 2014 mendatang
“Ya 2014 semuanya selesai,” tegasnya.

Diah mengatakan, dalam kesempatan raker itu dia memberikan data kepada DPR RI

BACA JUGA: MA Diminta Perhatikan Reaksi Publik

Hal itu agar DPR RI memiliki referensi ketika pembahasan teknis pada rapat lanjutan nanti“Usulan dana untuk PNPM pada APBN-P adalah sebesar Rp1,9 triliun,” ujar Diah lagi.

Menurut dia, usulan itu memang belum disetujui oleh DPR“Ini belum disetujui karena akan ada pembahasan teknisDPR tadi menerima usulan kita untuk dibahas teknis, mudah-mudahan disetujui, tergantung Menteri Keuangan, ada atau tidak uangnya,” kata Diah.

Seperti diberitakan, Anggota Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa menyesalkan masih banyaknya desa yang seharusnya mendapatkan proyek PNPM tapi tidak mendapatkanyaPolitisi Partai Golkar itu menuding, banyak desa yang mendapatkan PNPM berkali-kali, tapi ada desa yang belum pernah mendapatkan sekali"Padahal semestinya dapat," ujar Agun saat rapat kerja tersebut.

Agun berharap Kemendagri mengevaluasi lagi penerapan PNPM, menyangkut desa-desa yang semestinya mendapatkan jatah program tersebut.  Dia juga mengingatkan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendagri, Ayip Muflih, agar membuat kriteria yang jelas mengenai desa yang layak mendapatkan penyaluran PNPM"Karena, masih banyak daerah yang belum merasakan proyek PNPM dari pemerintah," tegasnya(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden tak Bisa Digulingkan Gara-gara BBM


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler