JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan, masalah yang terjadi di Papua adalah urusan dalam negeri Indonesia
"Baru-baru ini sekelompok orang secara sepihak memproklamirkan berdirinya negara transisi di Papua
BACA JUGA: LPSK Lindungi Pelapor Kasus Rektor Universitas Manado
Selain itu kita juga membaca bahwa isu Papua, langsung ditanggapi oleh beberapa negara serta menciptakan kesan bahwa persoalan Papua adalah sebuah isu internasional," kata Aburizal saat membuka Rapimnas II PG 2011, di Ancol, Rabu (26/10) malam."Terhadap semua itu Partai Golkar harus berdiri di garis terdepan untuk menyerukan bahwa Papua adalah urusaan dan masalah dalam negeri Indonesia, bukan isu internasional," tegasnya.
Ical menekankan, paling penting adalah Golkar harus mendorong agar semua mengajak warga Papua yang memproklamirkan negara transisi untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi
BACA JUGA: KPK Akui Kesulitan Hadapi Beking Nunun
Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua, berikut ribuan pulau dan suku bangsa lainnya yang membentumk mozaik keindonesiaan," tegas Ical."Di atas segala-galanya, kita harus menyerukan bahwa NKRI adalah harga mati
BACA JUGA: Muhaimin Galakkan Program Magang
Tidak sejengkal tanah pun di negeri kita yang boleh dipisah-pisahkan oleh siapapun," tegas Ical disambut tepuk tangan peserta Rapimnas II Partai Golkar"Kita harus tegasKita harus berani membela prinsip mulia ini kalau perlu dengan pengorbanan berat sekalipun."
Namun demikian, lanjut Ical, semuanya harus arif dan berjiwa besar dalam mengatasi persoalan seperti yang terjadi di Papua"Kita harus merangkul dan sungguh-sungguh menciptakan kedamaian serta membangun di Tanah Papua yang masih tertinggal," ungkap Ical menegaskan
Lebih jauh dia mengatakan, selain isu Papua, masih banyak lagi hal yang perlu diperhatikan dengan seksamaSeperti hubungan antar agama, perkembangan terorisme, konflik di perbatasa, perkelahian pelajar di kota-kota besar, narkoba dan masih banyak lagi persoalan sosial dan politik lainnya(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Belum Perlu Revisi UU
Redaktur : Tim Redaksi