jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) tengah terbelenggu oleh sikap politiknya terkait Perppu Pilkada langsung. Munas Golkar IX di Bali merekomendasikan fraksi Golkar DPR menolak Perppu. Di sisi lain, Ical selaku ketua presidium KMP sudah terikat dengan komitmen untuk mendukung Perppu.
Hal ini diamini oleh Juru Bicara Partai Golkar, Nurul Arifin. Saat ditemui di DPR, Nurul menyatakan partainya harus memegang dua prinsip terkait Perppu, yakni setuju dengan Perppu karena Golkar sebagai anggota KMP terikat perjanjian, dan menolak Perppu sebagai rekomendasi Munas Golkar.
BACA JUGA: KPK Periksa Dirut PT Citra Hokiana Triutama Untuk Annas
"Jadi Golkar terikat dalam nota kesepahaman dalam Perppu Pilkada, namun rekomendasi Munas untuk memperjuangkan (menolak) Perppu. Perjuangan itu bisa berhasil atau tidak nanti di DPR," kata Nurul, Rabu (10/12).
Sesuai dengan dua poin itu, Nurul menegaskan bahwa partainya akan menjalankan mandat Munas terlepas dari hasil akhir apakah Perppu tersebut lolos menjadi undang-undang atau tidak. Yang terpenting rekomendasi Munas telah diperjuangkan.
BACA JUGA: KPK Kembali Garap Laksamana Sukardi terkait Kasus BLBI
Nurul juga tidak mau kalau Ical selaku ketum partainya disebut inkonsistensi, plin-plan. "Enggak ya, kan dua poin. Kita tidak bisa mengatakan (menolak) itu keinginan Pak Ical, itu muncul dari floor (di Munas), kan tidak bisa nolak. Artinya menerima dan memperjuangkan. Dalam nota kesepahaman (KMP) kita paham juga," tandasnya.
Tadi malam, Ical lewat akun Twitter-nya sudah membeberkan sikap politik Golkar mendukung Perppu Pilkada sesuai dengan idealisme Golkar dan KMP yang berjuang agar nilai-nilai dalam Pancasila tetap dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mendukung Pilkada langsung juga sesuai dengan aspirasi masyarakat.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Ini Saran untuk Mendikbud Sebelum Ubah Materi Doa di Sekolah
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kubu Mbak Tutut Minta Hakim BANI tak Memihak
Redaktur : Tim Redaksi