jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan mengintruksikan kepada para pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas agar bersinergi dengan dunia industri.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta, kerja sama itu dilakukan sesuai potensi daerah masing-masing.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Kemnaker Siapkan Pelatihan Vokasi di BLK Bagi Korban PHK Giant
Ida berharap dengan bersinergi itu lulusan BLK memiliki keterampilan yang memadai, serta lebih mudah terserap pasar kerja.
"Kami dorong BLK Komunitas untuk bergandengan tangan dengan dunia usaha dunia industri untuk mempercepat pengurangan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi para lulusannya," kata , melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (6/6).
BACA JUGA: Kemnaker Kawal Proses Rencana PHK Giant
Politikus PKB itu yakin dengan sinergi lulusan pelatihan dapat dipastikan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap industri.
Pada akhirnya, program pelatihan vokasi akan mengurangi biaya pelatihan/training dan investasi SDM bagi industri, sehingga tercipta simbiosis mutualisme antara BLK dan industri.
Adapun bentuk sinergi dan kolaborasi yang dapat dilakukan di antaranya informasi pasar kerja; pengembangan kurikulum dan pengajaran; pengembangan standar kompetensi kerja dan kualifikasi nasional (SKKNI); sertifikasi kompetensi; On the Job Training (OJT); peningkatan keterampilan wirausaha; pengembangan training center di industri; dan bahkan menjadi co-manage lembaga pelatihan.
Menurutnya, Kemenaker akan memperkuat pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkatan kualitas SDM Indonesia.
Kemudian, lanjut perempuan kelahiran Mojokerto itu, menjadikan program transformasi BLK sebagai salah satu lompatan besar yang dilaksanakan pada saat ini.
Arah kebijakan program ini adalah mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
"Sebagai contoh, Kemnaker membangun BLK komunitas di sekitar lokasi Danau Toba sebagai dukungan penyediaan SDM pekerja pariwisata untuk memajukan pariwisata Danau Toba. Keberadaan BLK Komunitas ini harus disinergikan dengan dunia industri pariwisata di sekitarnya," beber dia.
Menaker Ida menyebut sejumlah pihak yang penting dijadikan mitra dengan BLK Komunitas bidang pariwisata, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan asosiasi tour guide.
Hal itu guna mengetahui standar pelayanan yang baik terhadap konsumen atau turis.
"Taruhlah BLK Komunitas yang ada di Simalungun tidak gandengan tangan dengan hotel yang ada di Parapat, dia tidak tau bagaimana sebaiknya melatih housekeeping sesuai standar hotel yang benar," ungkapnya.
Begitu juga, lanjutnya, jika tidak menggandeng asosiasi tour gudie, BLK Komunitas tour guide akan kesulitan melatih peserta pelatihan.
"Tidak tahu bagaimana sejarahnya, bagaimana meletusnya gunung itu," terangnya.
Menaker Ida mengatakan, Danau Toba sebagai salah satu wisata super prioritas yang menjadi fokus pembangunan bagi pemerintah memiliki keunikan tersendiri karena terdapat wisata gunung dan air.
"Jadi kami berharap banyak dari Danau Toba ini sangat berharap BLK Komunitas dapat berperan secara maksimal dalam menciptakan SDM yang berkompeten.
Sejak 2017, telah berdiri sebanyak 2.127 lembaga BLK Komunitas yang tersebar di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, damaseka, pasraman, dan komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. (jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia