jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Tim Audit dan Advokasi Kematian Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mahlil Ruby bersikap tegas terkait pelaksanaan Pilkada 2020.
Dia berharap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pelaksanaan Pilkada 2020, yang berlangsung saat pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Tenaga Medis yang Meninggal Makin Banyak, Ini Permintaan IDI pada Pemerintah
Mahlil menyampaikan itu saat menjadi pembicara dalam diskusi daring yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dengan tema Menimbang Pilkada Serentak 2020 : Tetap 9 Desember 2020 atau Ditunda Demi Keselamatan Bersama", Kamis (24/9).
"Kami meminta pemerintah mempertimbangkan penundaan dan telah disepakati bulan Desember," kata Mahlil.
BACA JUGA: Polisi Ungkap Fakta Kematian Mahasiswi Cantik dan Ibunya
Mahlil beralasan, angka pertambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tren penurunan, sehingga bersikap untuk menunda Pilkada 2020.
Hingga saat ini, angka pertambahan kasus masih belum sampai puncak.
BACA JUGA: Syariat Perintahkan Keselamatan, PBNU Terus Suarakan Penundaan Pilkada 2020
"Jadi IDI sebenarnya lagi memantau kapan puncaknya di Indonesia. Kalau dilihat sampai hari ini atau kemarin Indonesia masih di lereng. Bukan di puncak atau sudah turun lereng," ungkap Mahlil.
"Indonesia masih menaiki lereng dan belum sampai puncak. Nah, hal-hal seperti ini menjadi suatu catatan khusus bagi kami di PB IDI."
Namun, kata dia, PB IDI turut menyadari pemerintah dan DPR belum memberi sinyal menunda Pilkada 2020.
Oleh karen itu, PB IDI menyarankan agar pemerintah meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.
"Ini adalah suatu hal yang sangat krusial di tingkat masyarakatnya. Tingkat kepatuhan inilah yang menyebabkan penularan tinggi, karena tidak patuh."
"Jadi kami minta pemerintah menggalang kepatuhan, itu yang kami ingin melihat ada suatu penilaian khusus," ujar dia. (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan