jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena mempertahankan disertasinya pada Sidang Terbuka Promosi Doktor Hukum yang diselenggarakan di Auditorium Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (20/5).
Politikus senior Partai Golkar ini pada konklusinya mengingatkan pentingnya pembuat undang-undang memiliki komitmen tinggi memajukan perkoperasian di Indonesia.
BACA JUGA: Soal Koalisi, Bamsoet Sampaikan Pesan Begini kepada Kader Golkar
Antara lain dengan mengikutsertakan politik hukum yang sungguh-sungguh.
Dengan demikian daya saing koperasi diharapkan dapat meningkat dan berdampak bagi kemajuan perekonomian nasional.
BACA JUGA: Ketua MPR Bamsoet Tegaskan Pemicu Polarisasi Tidak Boleh Terjadi Lagi di Pemilu 2024
Sidang terbuka dipimpin Rektor Universitas Borobudur Prof Bambang Bernarthos, promotor yang juga Direktur Program Doktor Universitas Borobudur Prof Faizal Santiago, Co Promotor Dr Suparno.
Penguji lainnya Prof Dr Abdullah Sulaeman, Prof Dr Zainal Arifin Hoesain dan Dr Ahmad Redi.
BACA JUGA: Prof Jimly Bicara di FGD Partai Golkar, Soroti Kondisi Hukum di Indonesia Saat ini
Politikus Partai Golkar ini menilai keberadaan Undang-undang Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian sudah tidak memadai dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman.
Karena itu para pembuat undang-undang perlu segera merumuskan UU Perkoperasian baru yang aspiratif, responsif serta mampu menjawab tantangan zaman.
Legislator Senayan 3 periode ini tercatat sebagai Anggota Komisi VI DPR RI yang bermitra kerja dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM serta BKPM dan BSN.
Menurutnya koperasi di Indonesia jauh tertinggal dibanding koperasi di negara lain, misalnya Korea, Jepang, New Zealand dan negara-negara di Eropa termasuk Swiss.
"Di Swiss dengan jumlah penduduk sekitar 8 juta orang. Lebih dari 5 juta orang, tercatat menjadi anggota koperasi."
"Itu artinya, lebih dari 50 persen. Sementara Indonesia tidak lebih 8 persen yang menjadi anggota koperasi."
"Padahal, kunci dasar pembentukan koperasi adalah kumpulan orang yang bergabung untuk membangun kesejahtraan dan kemakmuran bersama," ucapnya.
Dalam disertasinya Idris menyebut niat yang baik dari negara sangat penting untuk memajukan koperasi.
Karena itu harus ada reformasi regulasi, termasuk bagaimana mengatur kedudukan koperasi dalam sistem perekonomian nasional.
Kemudian, juga perlu membuat Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi (LPSK) untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dan mereformasi Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan memanfaatkan teknologi dan digitalisasi.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak dapat hadir pada Sidang Disertasi Program Doktor Hukum (S3) Dr Idris Laena.
Airlangga berhalangan karena mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT G7 yang berlangsung di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang.
Meski demikian, Airlangga mengirim ucapan selamat kepada salah satu kader terbaik Partai Golkar ini.
"Selamat dan sukses untuk Buya HM Idris Laena dalam menyelesaikan studi doktor ilmu hukum. Semoga terus bersemangat, memberikan manfaat dan kontribusi ilmu yang diperoleh untuk kemaslahatan bangsa dan negara," ujar Airlangga. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kini jadi Anak Buah Prabowo, Dedi Mulyadi: Aku Ikhlas Membantu Bapak Sepenuh Hati
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang