jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka mengoptimalkan penerapan tata kelola, manajemen resiko dan juga kepatuhan, maka Indonesian Governance, Risk, and Compliance (IGRC) menggelar National Conference IGRC 2022.
Kali ini, penyelenggaraannya sudah memasuki IGRC 2022 seri ketiga yang fokus membahas dan sekaligus mengupas tuntas berbagai upaya untuk memajukan kualitas penerapan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan di organisasi jasa keuangan.
BACA JUGA: Begini Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan dari Ponsel, Mudah Banget
Board of Governor IGRC sekaligus Direktur Kepatuhan Sumber daya Manusia dan Manajemen Risiko PT Askrindo Kun Wahyu Wardana berharap konferensi ini dapat membangun awarness dan mengaplikasikan GRC di Indonesia khususnya di bidang jasa keuangan.
“Kami sangat senang, forum ini akan membawa manfaat khususnya dalan implementasi Governance, Risk, and Compliance (GRC) di Indonesia,” kata Wahyu Wardana pada acara National Conference IGRC 2022 Serie Ketiga secara virtual, Rabu (16/3/2022).
BACA JUGA: Tingkatkan Tata Kelola Keuangan, LPEI Perkuat Sinergi dengan PPATK
Wahyu menjelaskan teman yang dibahas spesifik pada sektor jasa keuangan IGRC seri ketiga ini merupakan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dengan segala pemahaman hingga komitmen pemerintah dan organisasi.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri Bahri membeberkan misi BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia dalam National Conference IGRC 2022 Seri III ini.
BACA JUGA: Indonesia Dorong Tata Kelola Data dalam Forum DEWG Presidensi G20
Dia menyebut misi BPJS Ketenagakerjaan ke depan, mulai dari mewujudkan pelayanan kesejahteraan hingga meningkatkan produktivitas pekerja.
“Adapun misi dari BPJS ketenegakerjaan ke depan secara garis besar, saya ingin informasikan ada empat. Pertama, terkait dengan mewujudkan pelayanan menyejahterakan pekerja yang berkaitan dengan kesehatan pekerja,” ucap Zuhri Bahri.
Informasi kedua, menurut dia, mendorong agar BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa Indonesia.
Selanjutnya, ketiga berkaitan dengan visi bagaimana BPJS bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa dengan tata kelola yang baik sebagai upaya untuk mewujudkan visi misi tersebut berjalan secara baik.
Menurut dia, GRC di tenagakerjaan terus diimplementasikan di lingkungan kerja BPJS. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Pasal 2, Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan dalam lingkungan tugas pelaksanaan BPJS ketenagakerjaan.
“Kami (BPJS Ketenagakerjaan) dalam menjalankan fungsi dewan ini memiliki tiga pilar mulai dari perencanaan pengawasan untuk memastikan efektivitasnya untuk mengawal kelembagaan yang berlebih bermanfaat. Kemudian untuk mendorong organisasi yang bertata kelola baik dan ketiga mengawasi kesehatan keuangan melalui pertumbuhan aset dan kualitas aset,” tukasnya.
Dari hasil pantauan awak media, kegiatan National Conference IGRC 2022 seri III ini, selain menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten maupun ahli di bidangnya tampak juga sangat antusias diikuti sebanyak 350-an orang peserta dari kalangan praktisi, pemerhati, akademisi, dan konsultan yang memiliki kepedulian untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan pada organisasi jasa keuangan.
Dia berharap suasana yang sangat dinamis dan semarak ini dapat kembali terulang, bahkan lebih dinamis pada pelaksanaan Seri IV yang akan membahas sub tema Prospek dan Tantangan Sinergi Penerapan Tata Kelola (Governance), Risiko (Risk), dan Kepatuhan (Compliance) pada organisasi jasa nonkeuangan, yang direncanakan pelaksanaannya di Bogor, dalam beberapa hari mendatang.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich