jpnn.com, JAKARTA - Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kanwilkumham) DKI Jakarta mengikuti tes evaluasi penilaian wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Kamis (29/9).
Dalam tes evaluasi yang dilakukan tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (KemenPAN-RB) secara daring, Kanwilkumham DKI menyampaikan capaian yang diraih.
BACA JUGA: Dialog Terbuka di 5 Kampus, Kanwilkumham DKI Jelaskan Pasal Krusial di RKUHP
Salah satunya ialah upaya pencegahan pungutan liar (Pungli) dilakukan oknum petugas kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Rutan dan Lapas wilayah Kanwilkumham DKI.
Kepala Kanwilkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun mengatakan WBP yang mengajukan hak memperoleh remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB).
BACA JUGA: Dua WBP Nusakambangan Kabur, Kanwilkumham Jateng Bentuk Tim Pemburu
"Pemenuhan hak-hak narapidana remisi, PB, CB, CMB dan asimilasi diberikan secara online, cepat, transparan, objektif dan tanpa pungli," kata Ibnu di Jakarta Timur.
Dia menjelaskan cuti menjelang bebas (CMB) dapat dilakukan secara online melalui Melalui aplikasi SDP siatem database pemasyarakatan yang prosesnya dapat dipantau pihak keluarga WBP.
BACA JUGA: Yasonna Laoly Targetkan 70 Persen Satuan Kerja Raih Predikat WBK-WBBM
Tak hanya itu, dia juga menyebutkan waktu pengusulan remisi, PB, dan asimilasi hanya tiga hari, sementara pengusulan cuti bersyarat dua hari sehingga narapidana tidak perlu menunggu lama proses administrasi.
Ibnu menyatakan proses pengajuan secara online ini dapat mencegah pungli dilakukan oknum petugas dan sudah dibuktikan dengan predikat wilayah bebas korupsi (WBK) diraih Kanwilkumham DKI sebelumnya.
"Dalam pemenuhan ZI (zona integritas) di 28 Satker (satuan kerja) kami sudah ada sepuluh satuan kerja kami yang telah meraih predikat WBK, WBBM. Tahun ini ada dua UPT kami yang menuju WBK," lanjutnya.
Ibnu menuturkan Kanwilkumham DKI Jakarta memiliki beberapa keunggulan, pertama satu-satunya kantor wilayah yang mendapatkan penghargaan dari BNN RI terkait dengan P4GN.
"Kanwil DKI secara konsisten melaksanakan revitalisasi fungsi Kanwil sebagai law and humans right center seperti pengharmonisan, pembuatan, dan pemantapan konsepsi Raperda," jelasnya.
Ketiga, lanjutnya, Kanwilkumham DKI Jakarta menjadi satu-satunya Kantor Wilayah yang diusulkan ke Tim Penilaian Nasional Kemenpan RB sesuai Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor SEK-OT.03.03-21.
"Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta mendapatkan nilai 81,65 dengan predikat A (Memuaskan) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021," pungkas Ibnu Chuldun.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Kenny Kurnia Putra