jpnn.com, JAKARTA - Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyoroti proyek sumur bor bantuan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di sejumlah daerah yang diresmikan oleh Menhan Prabowo Subianto.
Salah satu proyek yang baru diresmikan Prabowo pada Minggu (29/10) berada di Desa Suro Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (Jateng).
BACA JUGA: Prabowo-Gibran Berpotensi Besar Menguasai Suara di Jateng pada Pilpres 2024
Gufron bahkan mengulas pernyataan Prabowo saat peresmian sumur bor tersebut bahwa kedatangannya resmi sebagai Menteri Pertahanan, bukan dalam rangka kampanye.
"Dia menyampaikan bahwa 'Saya tidak boleh minta dukungan saudara-saudara, tetapi kalau berharap dalam hati, kan, enggak boleh dilarang," ujar Gufron menirukan perkataan Prabowo, dikutip dari siaran pers, Senin (30/10).
BACA JUGA: Sikap Sejuk Megawati saat Bahaya Mengancam Jokowi
Menurut Gufron, proyek tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang telah diresmikan di daerah lain di Indonesia, antara lain di Maluku, NTT, dan Gunung Kidul, Yogyakarta.
Namun, dia memandang pengadaan proyek pembangunan sumur bor oleh Kemenhan merupakan sesuatu yang harus dikoreksi, mengingat hal itu bukanlah tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan.
BACA JUGA: Yakinlah, Rakyat Tak Akan Terpikat Program Jiplakan ala Gibran
"Kemenhan seharusnya fokus pada pembangunan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman eksternal dari negara lain," ujarnya.
Dari segi manfaatnya, kata Gufron, keberadaan sumur bor tersebut memang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, tetapi hal ini seharusnya menjadi fungsi dan tugas kementerian lain, bukan Kemenhan.
Gufron mengatakan proyek sumur bor itu menunjukkan Prabowo selaku Menhan tidak memiliki prioritas kebijakan pembangunan pertahanan, bahkan anggaran pertahanan dialokasikan secara tidak tepat untuk proyek yang tidak berkaitan dengan urusan pertahanan negara.
Imparsial mencatat sebelumnya ada proyek lain yang melenceng dari tupoksi utama Kemenhan yang urusan utamanya mengurusi urusan pertahanan.
"Di antaranya adalah proyek ketahanan pangan dan Food Estate yang juga dikerjakan oleh Kemenhan dengan mengerahkan sumber daya TNI dan lembaga-lembaga di bawah Kemenhan," ucap Gufron.
Ironisnya, lanjut dia, selain proyek tersebut bukan Tupoksi Kemenhan, pekerjaan-pekerjaan itu justru dinilai gagal total dan menyisakan bencana ekologis yang cukup besar.
Oleh karena itu, Imparsial memandang sudah seharusnya Kemenhan melakukan koreksi dan menghentikan proyek yang bukan tupoksinya dan fokus untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah pembangunan pertahanan negara yang belum diselesaikan.
Gufron menilai proyek sumur bor dan pekerjaan lain yang tidak terkait dengan urusan pertahanan negara sejatinya upaya untuk menutupi berbagai masalah utama di tubuh TNI yang tidak mampu diselesaikan oleh Kemenhan.
Beberapa persoalan itu, seperti kekerasan prajurit TNI terhadap masyarakat, dugaan korupsi dalam pengadaan alutsista, peningkatan kesejahteraan tentara, penumpukan perwira non-job di TNI, reformasi peradilan militer, kekerasan TNI di Papua, dan lainnya.
Selain itu, Gufron juga menilai di tengah dinamika politik menuju Pemilu 2024, keberadaan proyek sumur bor di Kemenhan rentan dipolitisasi untuk kepentingan politik pencitraan.
"Mengingat Prabowo Subianto maju sebagai salah satu kandidat calon Presiden pada Pemilu yang akan datang," ucap Gufron.
Dugaan itu menurut Gufron sulit dibantah jika mencermati pernyataan ambigu Prabowo Subianto pada saat peresmian sumur bor di Kabupaten Banyumas.
Dia menyebut Prabowo menyatakan dirinya tidak boleh minta dukungan, tetapi kalau berharap dalam hati juga tak boleh dilarang.
"Pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai kampanye terselubung dan permintaan dukungan terhadap pencalonannya sebagai kandidat Capres," tuturnya.
Gufron lantas menyampaikan desakan agar Presiden Jokowi segera memerintahkan Menhan Prabowo menghentikan proyek sumur bor yang bukan Tupoksi Kemenhan dan mendorong kementerian lain yang terkait berperan dalam proyek tersebut
"Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi kinerja Menhan Prabowo yang tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan rumah reformasi sektor pertahanan yang berada di bahaw tanggung jawab Kemenhan," ucap Gufron.
Terakhir, Imparsial meminta Presiden Jokowi harus memastikan tidak boleh ada penggunaan sumber daya negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangan salah satu kandidat calon presiden pada Pemilu 2024.(fat/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam