jpnn.com, JAYAPURA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Surya Tjandra kembali mengunjungi Papua untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di wilayah itu.
Untuk mempercepat pembangunan Papua, diperlukan langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, dan fokus. Hal itu juga harus didukung dengan sinergitas antarkementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah.
BACA JUGA: Tenaga Ahli Menteri ATR BPN: Peran Pimpinan Penting dalam Mencegah Masalah Pertanahan
Hal tersebut dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Karena itu dalam kunjungannya ke Jayapura, Papua pada Rabu (21/10) lalu, Surya Tandra berdiskusi dengan sekretaris daerah Provinsi Papua Doren Wakerkwa di kantor gubernur setempat.
BACA JUGA: Kompol Imam Zaidi Bikin Malu Polri, Pantas Irjen Agung Menyebutnya Pengkhianat
"Kami datang sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020, yang intinya adalah memerintahkan supaya seluruh pemerintah pusat mendukung pembangunan Papua seoptimal mungkin sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat Papua khususnya, dan barangkali Indonesia Timur secara umum," kata Tjandra.
Surya menerangkan bahwa Inpres tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat khususnya Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan koordinasi dalam pembangunan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
BACA JUGA: Gus Nur Dibui, Pengacara Ungkit Kisah Nabi
"Kami sebagai koordinator pelaksana GTRA pusat, yang anggotanya terdiri dari lintas sektor dari berbagai kementerian/lembaga, kami rasa tidak ada kesulitan untuk minta tolong dari setiap kementerian terkait, jadi kita coba konsolidasikan peluang-peluang pemberdayaan dan sebagainya," jelas Tjandra.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN memiliki tugas utama yaitu pada pendaftaran tanah. Tetapi untuk pembangunan suatu daerah dirasa tidak cukup sampai di situ.
"Setelah dilakukan pendaftaran tanah, sertifikasi harus punya dampak positif yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjaga kepastian hukum atas tanah mereka," ucapnya.
Tidak itu saja, Kementerian ATR/BPN juga bertugas dalam penataan ruang dan konsolidasi tanah maupun tata ruang untuk menyusun perencanaan yang kuat. Termasuk di dalamnya program penataan kampung kumuh di berbagai daerah.
Sementara itu, Sekda Provinsi Papua Doren Wakerkwa mengaku sering menghadapi permasalahan tanah adat di wilayahnya. Dia berharap kehadiran Wamen Surya Tjandra bisa membawa solusi untuk Papua.
"Kehadiran Pak Wamen diharapkan membawa solusi untuk Provinsi Papua sebagai jalan keluar menyelesaikan suatu permasalahan tanah untuk membangun suatu pemerintahan, perekonomian, dalam rangka meningkatkan kepentingan masyarakat Papua," ucap Doren.
Dia menyatakan bahwa Papua adalah milik bangsa Indonesia, tetapi dalam menyelesaikan suatu pembangunan memang harus dikoordinasikan, dikonsolidasikan serta disinkronisasikan dengan masyarakat adat.
"Sehingga masalah-masalah ini bisa kita selesaikan pelan namun pasti. Dengan demikian pembangunan yang kita lakukan di atas tanah rakyat ini bisa maksimal, dan masalah bisa kita selesaikan dengan baik," pungkas Doren Wakerkwa.(*/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam