JAKARTA - Pemerintah akan terus memperluas lahan pertanian lewat program 1 juta hektar sawah guna menggenjot produksi beras nasionalPasalnya saat ini, kebutuhan negara tidak cukup hanya dengan swasembada beras, tetapi harus ada kelebihan.
“Selain Kalimantan, wilayah Merauke, Papua, juga dibuka sebagai lahan pertanian
BACA JUGA: Indonesia Butuh 4,8 Juta Pengusaha
Jadi cakupan wilayah pertanian terus diperbesar,” kata Menkokesra Agung Laksono, usai menutup Seminar Penduduk dan Ketahanan Pangan yang diselenggarakan oleh Koalisi Kependudukan di kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat di Jakarta, Senin (28/2).Dikatakan Agung, Pemerintah sedang berkejar-kejaran dengan ancaman krisis pangan
BACA JUGA: Sektor Manufaktur Ditarget Raup Rp 736 Triliun
“Saat ini kebutuhan negara tidak cukup dengan swasembada beras, tetapi harus ada kelebihan,” katanya.Impor besar tidak lagi bisa menjadi solusi krisis pangan
BACA JUGA: Stimulus Baru Sektor Riil Segera Dirilis
Krisis pangan menjadi ancaman serius karena hasil pertanian merosotSalah satu sebabnya adalah, perubahan iklim akibat cuaca ektrimMusim hujan berkepanjangan membuat hasil tanaman padi menurun.Di sisi lain, ledakan penduduk sangat besarJumlah penduduk Indonesia pada 2010, sekitar 237,6 juta jiwa, terbesar keempat setelah Cina, India, dan Amerika SerikatJumlah tersebut diperkirakan terus bertambah sekitar 1,49 persen atau 4,5 juta orang pertahun.
Karena itu untuk meningkatkan produksi beras, lanjut Agung, Pemerintah sedang mengembangkan konsep mekanisasi dalam bidang pertanianKonsep ini melibatkan sejumlah kementerian, di antaranya Koordinator Bidang dan Kesejahteraan Rakyat serta Kementerian Pertanian.
Konsep mekanisasi merupakan penyebaran semua sumber daya yang dimiliki ke industri pertanianSeperti mendorong pemuda beralih ke sektor pertanian, tidak cukup hanya dilakukan orang berusia tua dengan hasil rendah.
“Kemudian mengembangkan lumbung air untuk pasokan sawah pada musim kering, dan sistem irigasi air tadah hujan,” kata bekas Ketua DPR RI itu.
Sementara Ketua Umum Koalisi Kependudukan Sonny Harry BHarmadi, meminta pemerintah melakukan dua hal untuk mencegah krisis panganYaitu, mengantisipasi ledakan penduduk yang sangat cepat, dan mempercepat meningkatan produksi pangan“Masalah kerawanan pangan ini sudah di depan mata,” katanya.
Sebab, tambah Sonny, dengan jumlah yang sangat besar, Indonesia tidak mungkin mengandalkan impor dari negara lainSwasembada makan pokok mutlak dibutuhkan, karena surplus produksi dari negara lain tidak akan mampu memenuhi kebutuhan nasional.
Jika jumlah penduduk tidak diringi dengan ketersediaan dan akses pangan, maka Indonesia akan mengalami krisis pangan“Apa yang harus dilakukan? Jika tidak mau krisis pangan kita harus terus mendorong peningkatan produksi hingga mencapai cadangan beras yang aman untuk antisipasi berbagai kemungkinan menurunnya produk padi nasional,” ujar Kepala Lembaga Demograsi Universotas Indonesia (LD-UI) itu lagi.
Sebelumnya Kepala BKKBN Pusat Sugiri Syarief dalam sambutannya mengatakan, perluasan sawah harus segera dilakukan, terutama di luar Jawa, mengingat di pulau Jawa sudah tidak mungkin lagi untuk menambah luas persawahan.
“Hal ini tidak terlepas dari kenyataan distribusi penduduk dan sentra produksi pangan yang tidak merata di IndonesiaSekitar 57 persen penduduk tinggal di Jawa dan mayoritas produksi pangan dihasilkan di Pulau Jawa, terutama beras,” ujarnya.
Dadan Umar Daihani, dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) mengatakan kerawanan pangan berkorelasi dengan masalah kemiskinanSekitar 16 wilayah, masih terpapar kemiskinan seperti Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Papua“Kami telah menyusun agenda normatif untuk mencegah kerawanan pangan, seperti diversifikasi pangan, dan program revitalisasi pertanian,” katanya(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menpera Jajaki Minat Tiongkok Garap Properti
Redaktur : Tim Redaksi